refly harun

Sosok Rizal Ramli dan Gatot Nurmantyo menjadi pilihan kuat di tengah rentetan nama-nama mainstream yang dimunculkan lembaga survei sebagai kandidat capres dan cawapres.

Jika gugatan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) dikabulkan hakim, maka ini akan menjadi preseden baru bagi penegakkan hukum di Indonesia. Sebab dalam hal ini yang digugat adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pakar hukum tata negara, Refly Harun menilai Partai Gerindra cenderung memerankan politik oportunis di koalisi pemerintah. 

Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto seakan tak berkutik dan irit bicara usai masuk Kabinet Indonesia Maju di pemerintahan Joko Widodo-Maruf Amin.

Pakar hukum tata negara, Refly Harun mempertanyakan pernyataan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto yang tengah menahan diri demi kepentingan besar.

Gugatan atas UU 7/2017 tentang Pemilihan Umum berkaitan dengan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden (presidential threshold) akan disidangkan pekan depan. 

Presiden Joko Widodo menjadi kunci gugatan Judicial Review (JR) ambang batas presiden atau Presidential Threshold (PT) 20 persen dikabulkan Mahkamah Konstitusi (MK). 

Jika gugatan Judicial Review (JR) Ambang batas presiden atau Presidential Threshold (PT) 20 persen dikabulkan Mahkamah Konstitusi (MK), bisa saja semua Parpol berpeluang mencalonkan presiden. 

Ambang batas presiden atau Presidential Threshold (PT) 20 persen harus ditiadakan alias nol persen. Sebab jika masih ada PT 1 persen, maka hal itu tetap melanggar konstitusi.

Tokoh bangsa yang juga ekonom senior, Dr. Rizal Ramli mengajukan uji materi presidential threshold, di Kantor Mahkamah Konstitusi (MK), Jalan Medan Merdeka Barat, Jumat (4/9).

Begawan Ekonomi Rizal Ramli dikawal pakar hukum tata negara, Refly Harun melayangkan gugatan ambang batas pencalonan presiden atau Presidential Threshold. 

Presidential Threshold (PT) tidak bisa dipertahankan dalam pilpres. Sebab ini adalah sesuatu yang buruk untuk politik dan demokrasi Indonesia.