Refly Harun

Berbeda dari tokoh lainnya, pakar hukum tata negara, Refly Harun ternyata tidak betah berada di lingkaran kekuasaan Presiden Joko Widodo. 

Utang negara yang akan diwariskan Presiden Joko Widodo kepada pemerintahan berikutnya kian membesar. Tak tanggung-tanggung, warisan utang pemerintahan Jokowi saat berakhir tahun depan diperkirakan mencapai Rp8.500 triliun!

Rencana Partai Nasdem melaporkan petinggi Partai Demokrat dinilai terlalu berlebihan. Apalagi kalau ternyata tak ada unsur pidana dalam laporan tersebut. Politik sudah enggak asyik lagi kalau sudah seperti ini. 

Daya tawar bakal calon presiden Ganjar Pranowo akan menurun jika Presiden RI, Joko Widodo mengalihkan dukungan kepada sosok lain. 

Ganjar Pranowo mestinya meletakkan jabatannya sebagai Gubernur Jawa Tengah setelah diusung sebagai bakal calon presiden (Bacapres) dari PDIP. Begitu Prabowo Subianto dari jabatannya sebagai Menteri Pertahanan RI.

Cawe-cawe dalam Pemilu bukanlah urusan seorang presiden. Tugas Presiden adalah memastikan negara dan bangsa ini dalam kondisi yang kondusif, termasuk saat ada Pemilu.

Pengamat politik Refly Harun mengulas pernyataan politisi PDIP Adian Napitupulu yang mengingatkan agar Presiden Joko Widodo tidak mengerahkan relawannya untuk mendukung salah satu calon presiden (capres).

Sampai saat ini masih ada gerakan dari kelompok tertentu yang bermanuver mengganggu tahapan Pemilu Serentak 2024. Salah satunya, dengan masih adanya suara wacana perpanjangan masa jabatan presiden.

Putusan Mahkamah Konstitusi terkait UU Ciptaker memerintahkan pemerintah dan DPR untuk melakukan pembahasan lebih komprehensif selama dua tahun. Namun, belum genap dua tahun, pemerintah sudah menerbitkan Perppu No 2/222  tentang Cipta Kerja.

Ketegasan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam menyikapi kemunculan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Cipta Kerja diragukan.

Peraturan Pengganti Undang Undang (Perppu) Cipta Kerja yang diterbitkan Presiden Joko Widodo dinilai sebagian kalangan masyarakat merupakan pembangkangan terhadap konstitusi. Meskipun Presiden Jokowi memiliki kewenangan untuk melahirkan Perppu, namun seharusnya parlemen melakukan objektivitas sebagai bentuk check and balances.

Ada banyak hal yang pernah dijanjikan Presiden Joko Widodo saat masa kampanye Pilpres 2019 yang kini belum terealisasi. Bahkan, untuk tema besar yang pernah disampaikan saat kampanye.

Putusan Mahkamah Kontitusi (MK) menolak gugatan norma ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold), yang dimohonkan DPR RI dan Partai Bulan Bintang (PBB) menuai kritik.

Utang Indonesia sangat fantastis hingga mencapai Rp 7.002 triliun. Jumlah utang yang dilakukan pemerintah itu yang bisa membuat orang Indonesia secara kolektif terhambat "masuk surga".