Refly Harun

Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun, memberikan catatan soal pernyataan sikap purnawirawan prajurit TNI yang mengusulkan pergantian Wakil Presiden RI.  

Forum Purnawirawan TNI mengeluarkan delapan tuntutan terkait permasalahan bangsa. Salah satu tuntutan tersebut ialah mengembalikan Polri pada fungsi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di bawah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). 

Adanya gugatan ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Barat lantaran hasil Munas XI Partai Golkar dianggap melanggar AD/ART, mengancam posisi Bahlil Lahadalia sebagai ketua umum periode 2024-2029.

Munas XI Partai Golkar yang menetapkan Bahlil Lahadalia sebagai ketua umum periode 2024-2029 diangha telah melanggar AD/ART. 

Mister 'D' dianggap sebagai dalang rapat Badan Legislasi (Baleg) DPR RI untuk menganulir atau membangkang putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengubah ambang batas suara pencalonan di pilkada dan syarat minimal usia kepala daerah. 

Berbeda dari tokoh lainnya, pakar hukum tata negara, Refly Harun ternyata tidak betah berada di lingkaran kekuasaan Presiden Joko Widodo. 

Utang negara yang akan diwariskan Presiden Joko Widodo kepada pemerintahan berikutnya kian membesar. Tak tanggung-tanggung, warisan utang pemerintahan Jokowi saat berakhir tahun depan diperkirakan mencapai Rp8.500 triliun!

Rencana Partai Nasdem melaporkan petinggi Partai Demokrat dinilai terlalu berlebihan. Apalagi kalau ternyata tak ada unsur pidana dalam laporan tersebut. Politik sudah enggak asyik lagi kalau sudah seperti ini. 

Daya tawar bakal calon presiden Ganjar Pranowo akan menurun jika Presiden RI, Joko Widodo mengalihkan dukungan kepada sosok lain. 

Ganjar Pranowo mestinya meletakkan jabatannya sebagai Gubernur Jawa Tengah setelah diusung sebagai bakal calon presiden (Bacapres) dari PDIP. Begitu Prabowo Subianto dari jabatannya sebagai Menteri Pertahanan RI.

Cawe-cawe dalam Pemilu bukanlah urusan seorang presiden. Tugas Presiden adalah memastikan negara dan bangsa ini dalam kondisi yang kondusif, termasuk saat ada Pemilu.

Pengamat politik Refly Harun mengulas pernyataan politisi PDIP Adian Napitupulu yang mengingatkan agar Presiden Joko Widodo tidak mengerahkan relawannya untuk mendukung salah satu calon presiden (capres).

Sampai saat ini masih ada gerakan dari kelompok tertentu yang bermanuver mengganggu tahapan Pemilu Serentak 2024. Salah satunya, dengan masih adanya suara wacana perpanjangan masa jabatan presiden.

Putusan Mahkamah Konstitusi terkait UU Ciptaker memerintahkan pemerintah dan DPR untuk melakukan pembahasan lebih komprehensif selama dua tahun. Namun, belum genap dua tahun, pemerintah sudah menerbitkan Perppu No 2/222  tentang Cipta Kerja.