Refly Harun

Ketegasan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam menyikapi kemunculan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Cipta Kerja diragukan.

Peraturan Pengganti Undang Undang (Perppu) Cipta Kerja yang diterbitkan Presiden Joko Widodo dinilai sebagian kalangan masyarakat merupakan pembangkangan terhadap konstitusi. Meskipun Presiden Jokowi memiliki kewenangan untuk melahirkan Perppu, namun seharusnya parlemen melakukan objektivitas sebagai bentuk check and balances.

Ada banyak hal yang pernah dijanjikan Presiden Joko Widodo saat masa kampanye Pilpres 2019 yang kini belum terealisasi. Bahkan, untuk tema besar yang pernah disampaikan saat kampanye.

Putusan Mahkamah Kontitusi (MK) menolak gugatan norma ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold), yang dimohonkan DPR RI dan Partai Bulan Bintang (PBB) menuai kritik.

Utang Indonesia sangat fantastis hingga mencapai Rp 7.002 triliun. Jumlah utang yang dilakukan pemerintah itu yang bisa membuat orang Indonesia secara kolektif terhambat "masuk surga".

Tindakan aparat penegak hukum yang kerap menangkap dan memenjarakan seseorang yang menyampaikan aspirasi lewat kritik pedasnya mengherankan banyak kalangan, salah satunya Refly Harun.

Presidential Threshold atau ambang batas presiden 20 persen menghambat rakyat Indonesia mencari calon pemimpin terbaik di tahun 2024 mendatang.

Masyarakat Indonesia diharapkan bisa menyelamatkan demokrasi dengan menolak presidential threshold atau ambang batas pencalonan presiden. Sebab keberadaan presidential threshold dinilai bisa merusak kontestasi pemilihan presiden (Pilpres).

Mantan Jurubicara Gus Dur, Adhie M Massardi menyebut, bulan Juli dikenal sebagai bulan terbitnya Dekrit Presiden.

Kini genap 20 tahun Presiden keenam RI KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur dimakzulkan melalui Sidang Istimewa MPR pada 23 Juli 2001 silam. Namun hingga kini masih menyisakan sejumlah pertanyaan, tentang siapa dalang di balik peristiwa lengsernya presiden yang terlahir dari kalangan Kiai tersebut.

Di penghujung masa kepresidenan Gus Dur, ada skandal Buloggate dan Bruneigate.  Di sinilah Gus Dur dituduh telah menyelewengkan dana Yayasan Bina Sejahtera (Yanatera) Badan Urusan Logistik (Bulog).

Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur dilengserkan karena manuver dari kelompok poros tengah yang tidak senang dengan kepemimpinannya.

Presiden Abdurrachman Wahid atau Gus Dur dilengserkan bukan karena terbitkan dekrit. Lengsernya Gus Dur disebabkan situasi politik yang memang sedang tidak baik.

Pemakzulan Presiden KH Abdurrahman Wahid terjadi pada 23 Juli 2001 atau persisnya 20 tahun lalu. Sebuah rekonstruksi peristiwa pemakzulan Gus Dur akan dilakukan Jurubicara Presiden Gus Dur, Adhie M. Massardi bersama pakar hukum tata negara Refly Harun.

Ahli hukum tatanegara Refly Harun dihadirkan oleh terdakwa Habib Rizieq sebagai saksi ahli dalam kasus tes swab Rumah Sakit Ummi Bogor. Dalam kesaksiannya, Refly sempat menyinggung soal telegram yang dikeluarkan Jenderal Idham Azis saat menjabat Kapolri terkait pasal 216 ayat 1 KUHP tidak dapat dijadikan penerapan suatu pasal.