Reshuffle

Tujuan dari perombakan kabinet yang digelar dalam waktu dekat bukan untuk agenda perbaikan sosial ekonomi rakyat, tapi sebatas bertujuan untuk "mengamankan" kekuasaan menjelang Pilpres 2024 maupun proyek pembangunan ibukota negara.

Publik meminta agar Presiden Joko Widodo memilih kalangan profesional dibandingkan kalangan tokoh partai politik dalam perombakan kabinet.

Presiden Joko Widodo selayaknya mencopot menteri dan pejabat yang dianggap memiliki banyak konflik dan berbagai persoalan kinerja maupun pribadi. 

Tarik ulur kursi kabinet yang akan diberikan Presiden Joko Widodo kepada Partai Amanat Nasional (PAN) masih belum kunjung mendapatkan kepastian.

Presiden Joko Widodo dikabarkan akan melakukan reshuffle. Hal ini seiring kabar PAN akan masuk kabinet.

Presiden Joko Widodo diisukan akan melakukan perombakan kabinet atau reshuffle dalam waktu dekat. Isu reshuffle semakin kencang terdengar karena Partai Amanat Nasional (PAN) belum mendapatkan "jatah" kursi kabinet sejak diumumkan sebagai anggota baru koalisi pemerintah.

Munculnya nama Sufmi Dasco Ahmad sebagai calon Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan patut diperhitungkan saat desas desus kocok ulang kabinet atau reshuffle kembali menyeruak.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim merupakan yang paling diinginkan publik untuk direshuffle. 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim bertemu dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, Selasa (20/4). 

Ada satu nama yang dianggap bisa menggantikan Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam jajaran Kabinet Indonesia Maju, yakni Dradjad Wibowo.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno menjadi menteri yang paling banyak mendapat sentimen pemberitaan positif. Disusul Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.

Isu reshuffle kabinet kembali menguat setelah Rapat Paripurna DPR menyetujui usulan pemerintah terkait penggabungan Kemendikbud dengan Kemenristek. Bahkan, DPR juga menyetujui adanya pembentukan Kementerian Investasi. 

Perombakan kabinet Indonesia Maju jilid kedua menjadi pembuktian apakah gerakan pengambilalihan paksa kepemimpinan Partai Demokrat yang diduga dilakukan oleh Moeldoko mendapat restu dari Presiden Joko Widodo.

Usai melakukan reshuffle tahap pertama pada akhir Desember lalu, Presiden Joko Widodo dinilai masih perlu melakukan perombakan kabinetnya.

Orang dekat Presiden Joko Widodo membenarkan adanya reshuffle kabinet usai perayaan Hari Ulang Tahun ke-75 Republik Indonesia.