risma

Presiden Joko Widodo didesak untuk mencopot Menteri Sosial Tri Rismaharini dari jabatannya karena selalu menunjukkan sikap marah-marah.

Untuk ke sekian kalinya Menteri Sosial, Tri Rismaharini, memperlihatkan sifat tempramennya di muka umum. Dalam kunjungan kerjanya ke Lombok Timur siang tadi, Rabu (13/10), dirinya memarahi seorang warga  yang protes mengenai distribusi bantuan sosial (bansos).

Setelah aksi marah-marah Menteri Sosial Tri Rismaharini viral di media sosial, kini Kepala Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo, Husain Ui dipecat dari jabatannya.

Seorang pejabat negara, apalagi sekelas menteri seharusnya menampilkan wajah bersahaja di hadapan publik. Bukan justru mengumbar amarah dan terkesan angkuh.

Menteri Sosial dari PDI Perjuangan dianggap selalu bermasalah. Sehingga Presiden Joko Widodo perlu mempertimbangkan untuk mengganti pos Menteri Sosial dari kalangan profesional.

Akibat gayanya yang sering marah-marah dan kali ini terjadi di Gorontalo, maka Menteri Sosial Tri Rismaharini menjadi kandidat utama menteri yang layak direshuffle. Pasalnya gaya marah-marah Risma berbanding terbalik dengan Presiden Joko Widodo.

Menteri Sosial Tri Rismaharini kembali mempertontonkan aksi marah-marah saat rapat dengan sejumlah pejabat di Gorontalo, Kamis (30/9) lalu. Hal ini menunjukkan bahwa menteri asal PDI Perjuangan itu tidak cocok untuk kepemimpinan politik nasional.

Fokus pemerintah untuk menangani kondisi kemiskinan ekstrem di tujuh provinsi hingga akhir 2021 ingin ikut diemban Menteri Sosial, Tri Rismaharini.

Menteri Sosial Tri Rismaharini dinilai telah salah mengambil referensi dalam mencari simpati publik. Sebab, gaya marah-marah seperti mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sudah tidak lagi di era sekarang.

Menteri Sosial Tri Rismaharini harus segera menyudahi cara-cara emosionalnya. Apalagi jika mantan Walikota Solo itu masih berhasrat untuk maju di Pemilihan Gubernur Jawa Timur.

Aksi marah Menteri Sosial Tri Rismaharini terhadap anak buahnya saat berkunjung ke Gorontalo akibat tidak melakukan tes wawasan kebangsaan (TWK) seperti pegawai KPK. Sehingga dia emosional dalam memimpin sebuah lembaga negara.

Menteri Sosial Tri Rismaharini seharusnya tidak perlu marah-marah ketika mendapati adanya perbedaan data penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) di antara data daerah dan pusat.

Komisi VIII DPR RI menyesalkan emosional Menteri Sosial Tri Rismaharini saat memarahi petugas Program Keluarga Harapan (PKH) di Gorontalo yang kemudian menjadi konsumsi publik.