RUU Kesehatan

Lima organisasi profesi kesehatan yaitu Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI), Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), Ikatan Bidan Indonesia (IBI), Ikatan Apoteker Indonesia (IAI), dan Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI) mengancam mogok kerja. Ancaman ini akan dilakukan apabila RUU Kesehatan tetap disahkan oleh DPR RI.

Menjelang Rapat Paripurna DPR RI dengan agenda pengesahan Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Kesehatan, ratusan massa menggelar unjuk rasa di depan gedung DPR RI, Jalan Gatot Soebroto, Senayan, Jakarta, Selasa siang (11/7).

Partai Demokrat secara resmi bersikap menolak rancangan undang-undang (RUU) tentang Kesehatan dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan menjadi undang-undang.

Rencana mogok kerja tenaga kesehatan yang tergabung dalam sejumlah organisasi profesi jika RUU Kesehatan disahkan oleh DPR membuat Wakil Ketua Komisi IX DPR Melkiades Laka Lena angkat bicara.

Komisi IX DPR RI dan pemerintah sepakat membawa Rancangan Undang Undang (RUU) Kesehatan untuk disahkan ke tingkat II dalam Rapat Paripurna mendatang.

Dewan Jaminan Sosial Nasional Republik Indonesia (DJSN) melakukan dialog informal dengan para pegiat Jaminan Sosial di Surabaya, Senin (12/6).

Anggota komisi E DPRD Jawa Timur Benjamin Kristianto menilai para tenaga medis sudah berjuang keras agar bangsa Indonesia terbebas dari pandemi Covid 19.

Saat ini, tidak ada negara di dunia yang melarang penggunaan rokok elektrik. Bahkan, sejumlah negara yang tadinya memberlakukan batasan ketat, kini membuka diri dan memperbaharui regulasi.

Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani Chaniago meminta organisasi profesi kesehatan untuk tidak melakukan aksi serta tindakan provokasi terhadap inti masalah dalam pembahasan RUU Kesehatan yang dianggap berbahaya.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa berdialog dengan lima organisasi profesi tenaga kesehatan (nakes) tentang Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan.

Sejumlah aktivis yang tergabung dalam Koalisi Kesehatan mendesak DPR untuk mengakomodir kepentingan publik dalam pembahasan RUU Omibus Kesehatan. Koordinator Koalisi Kesehatan, Abdul Ghofar menegaskan RUU tersebut bahkan harus mampu memperbaiki semua permasalahan kesehatan dan kedokteran di Indonesia.

Anggota Badan Legislasi DPR RI dari Fraksi PKS, Ledia Hanifa Amaliah meminta pembahasan RUU tentang Kesehatan tidak dilakukan dengan terburu-buru.

Penolakan demi penolakan terus bermunculan terkait Rancangan Undang-undang (RUU) Kesehatan yang sedang dibahas DPR RI. Salah satu poin perdebatan adalah posisi BPJS Kesehatan yang semula di bawah presiden kini berada di bawah kementerian.

Ada framing negatif yang sedang ditujukan kepada organisasi tenaga kesehatan (nakes), Ikatan Dokter Indonesia (IDI) terkait dengan persoalan krisis nakes.

DPR RI masih terus meminta masukan masyarakat terkait RUU Kesehatan. Sebagai pengusul, DPR siap berpikir ulang terkait kelanjutan pembahasan RUU tersebut.