Mantan Bupati Sidorajo Ahmad Muhdlor Ali atau Gus Muhdlor menjalani sidang perdana kasus dugaan pemotongan insentif ASN BPPD Sidoarjo.
Sidang Tipikor
Kuasa Hukum Hasan dan Tantri Minta JPU Bedakan Gratifikasi dan Sedekah
Belasan saksi dihadirkan sejak 3 pekan terakhir dalam sidang lanjutan dugaan gratifikasi dan TPPU dengan terdakwa mantan bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari dan Hasan Aminudin suaminya.
Sidang Perkara Koneksitas Tipikor Pembangunan Rumah Prajurit, Jaksa Hadirkan 7 Saksi, Sebut Ada Dana Kamando 10 Persen
Pengadilan Tipikor Surabaya kembali menyidangkan perkara koneksitas Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pembangunan Rumah Prajurit Setara Tower Lantai 6 Tahun 2018.
Sidang Korupsi DAK Dispendik Jatim Ditunda
Sidang kasus dugaan korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) Dinas Pendidikan (Dispendik) Jatim tahun 2018 senilai Rp16,2 miliar, dengan dugaan nilai kerugian negara sekitar Rp8,2 miliar kembali di gelar di Pengadilan Tipikor Surabaya ditunda, Selasa (17/10).
Sidang Korupsi DAK Dispendik Jatim, Sri Suarni Awali Pemeriksaan, Hudiyono dan Agus Kariyanto Tunggu Giliran
Sidang kasus dugaan korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) Dinas Pendidikan (Dispendik) Jatim tahun 2018 senilai Rp16,2 miliar, dengan dugaan nilai kerugian negara sekitar Rp8,2 miliar mulai di gelar di Pengadilan Tipikor Surabaya.
Lagi, Sidang Kasus Pembangunan Rumah Prajurit Setara Tower Lantai 6 Ditunda
Sidang Perkara Koneksitas Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Rumah Prajurit Setara Tower Lantai 6 Tahun 2018 di Pengadilan Tipikor Surabaya kembali ditunda.
Sidang Saiful Rahman dan Eny Rustiana, Jaksa Hadirkan 5 Saksi dari Dinas Pendidikan Provinsi Jatim, 1 Absen
Pengadilan Tipikor Surabaya kembali menyidangkan eks Kepala Dinas Pendidikan (Kadindik) Jatim, Saiful Rachman, Selasa (3/10).
Bacakan Duplik, Sahat Tua P Simandjuntak Kembali Bantah Terima Suap Rp39,5 Miliar
Wakil Ketua DPRD Jawa Timur nonaktif Sahat Tua P Simandjuntak kembali membantah menerima uang suap sebesar Rp39,5 miliar dari Almarhum M Chozim serta terpidana Abdul Hamid dan Ilham Wahyudi.
Bupati Bangkalan Nonaktif R.A Latif Divonis 9 Tahun Penjara dan Membayar Uang Pengganti Rp9,7 Miliar
Bupati Bangkalan Nonaktif R. Abdul Latif Amin Imron divonis 9 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya pada Selasa (22/8) malam.
Eks Kadindik Jatim, Saiful Rachman dan Eny Rustiana Didakwa Bersekongkol Rugikan Negara Rp8,2 Miliar
Eks Kepala Dinas Pendidikan (Kadindik) Jawa Timur, Saiful Rachman menjalani sidang perdana di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya.
Mantan Bupati Sidoarjo Saiful Ilah Segera Disidang
Mantan Bupati Sidoarjo Saiful Ilah akan kembali disidang untuk kedua kalinya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya dalam kasus gratifikasi.
Sidang Sahat Tua, Saksi Sebut Pemprov Jatim Abaikan Saran Kemendagri Soal Pengajuan Dana Hibah Pokir
Pengadilan Tipikor Surabaya kembali menyidangkan kasus dugaan korupsi dana hibah Pemprov Jatim dengan terdakwa Sahat Tua P Simandjuntak dan ajudannya Rusdi, Selasa (30/5).
Abdul Hamid dan Ilham Wahyudi Penyuap Sahat Tua Simandjuntak Divonis 2,5 Tahun Penjara
Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya akhirnya menjatuhkan vonis pada dua terdakwa kasus penyuapan wakil ketua DPRD Jatim Sahat Tua P Simandjuntak masing-masing 2 tahun 6 bulan penjara.
Dok!! Mantan Direktur PT ABI Divonis 12 Tahun Penjara di Kasus Korupsi Kredit Fiktif BNI Rp 28,3 Miliar
Persidangan perkara dugaan korupsi kredit fiktif di Bank Negara Indonesia (BNI) Kanwil Surabaya sebesar Rp.28.365 miliar yang menjerat mantan Direktur PT. Atlantic Bumi Indo (ABI) Agung Astanto Soelaiman sebagai terdakwa memasuki babak pembacaan amar putusan dari majelis hakim Pengadilan Tipikor Surabaya, Senin, (7/11)
Jaksa KPK Sesalkan Sistem Peradilan di PN Surabaya, Pegawai Honorer Bisa Kendalikan Perkara
Tak hanya menguak soal bagi-bagi perkara berbayar saja, namun sidang kasus suap yang melibatkan Hakim PN Surabaya Itong Isnaini Hidayat dan Panitera Pengganti PN Surabaya, Muhammad Hamdan juga menguak peran pegawai honorer yang mampu mengatur perkara, baik pidana maupun perdata.