Sri Mulyani

Ditemui perbedaan data antara Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dan Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU Mahfud MD terkait adanya transaksi janggal Rp349 triliun di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Komisi III DPR RI akan menindaklanjuti temuan Ketua Komite Nasional Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Mahfud MD terkait dugaan transaksi janggal Rp 349 triliun di lingkungan Kementerian Keuangan dan PPATK. Pasalnya, data yang dimiliki Menkeu Sri Mulyani berbeda dengan Menko Polhukam itu.

Kinerja Kementerian Keuangan kembali menjadi sorotan publik. Menyusul mencuatnya kasus bekas pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Rafael Alun Trisambodo dan dugaan transaksi gelap ratusan triliun rupiah di kementerian yang dipimpin Sri Mulyani Indrawati itu.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tidak henti mendapat sorotan publik.

Kebijakan Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan dianggap merugikan rakyat kecil lantaran gemar menarik pajak dan memotong subsidi.

Potensi Sri Mulyani Indrawati dilengserkan dari jabatannya sebagai Menteri Keuangan (Menkeu) makin ramai diperbincangkan. Namun, ada masukan untuk pemerintah agar berhati-hati terhadap orang titipan oligarki masuk menduduki kursi Menkeu.

Bermula dari kasus Rafael Alun, disusul banyak pejabat dengan harta kekayaan mencurigakan, hingga dugaan transaksi gelap Rp300 Triliun di lingkungan Kementerian Keuangan, bukti bahwa kredibilitas Sri Mulyani Indrawati (SMI) dan jajaran sangat bobrok.

Permintaan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati agar hasil analisis transaksi mencurigakan di Kementerian Keuangan dibuka lebar-lebar telah dipenuhi Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).