ST Burhanuddin

Belakangan ini, kuat dugaan ada upaya mendiskreditkan kinerja Jaksa Agung ST Burhanuddin yang belakangan gencar memberantas dan memburu koruptor.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri mendukung Jaksa Agung, ST Burhanuddin yang sedang mengkaji hukuman mati bagi koruptor. Hal ini memperlihatkan bahwa komisi anti rasuah tersebut sangat fokus pada pencegahan Korupsi.

Wacana menuntut koruptor dengan hukuman mati dianggap hanya jargon politik demi meraih simpati masyarakat untuk memperlihatkan keberpihakan pihak tersebut terhadap pemberantasan korupsi.

Perbedaan jejak akademis Jaksa Agung ST Burhanuddin masih menjadi sorotan. Walau Puspenkum Kejagung sudah mengklarifikasi, namun di website resmi Kejaksaan masih tertulis bahwa Jaksa Agung merupakan lulusan Universitas Indonesia dan Universitas Diponegoro.

Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah RI Sultan B Najamudin menilai tuduhan pemalsuan rekam jejak akademik Jaksa Agung merupakan gangguan terhadap kerja Jaksa Agung Prof. ST Burhanuddin dalam menangani kasus korupsi bernilai puluhan triliun rupiah.

Desakan Jaksa Agung ST Burhanudin mengklarifikasi langsung perbedaan data ijazah dianggap sebagai serangan balik para koruptor. Sebab, terkait perbedaan yang jadi polemik sudah diklarifikasi oleh Kapuspenkum Kejaksaan Agung.

Perbedaan latar belakang Gelar S1 dan S2 Jaksa Agung ST Burhanudin menjadi polemik. Sebab data di dalam buku pengukuhan Gurubesar dengan di situs Kejaksaan Agung berbeda. Pengamat hukum Refly Harun bahkan mengatakan, jika terbukti ijazahnya palsu, maka ST Burhanudin harus dicopot dari jabatannya sebagai orang nomor 1 di Kejaksaan Agung.

Serangan gencar terhadap Kejaksaan Agung, termasuk Jaksa Agung ST Burhanuddin secara pribadi, merupakan bentuk propaganda para koruptor dan kolabolatornya untuk mengganggu upaya penegakan hukum.

Sosok Jaksa Agung ST Burhanuddin akhir-akhir ini memang menarik perhatian publik. Pasalnya, banyak gebrakan hukum yang dia lakukan, mulai dari membongkar kasus-kasus korupsi jumbo hingga gagasan revolusionernya mengenai keadilan restoratif.

Gelar guru besar atau profesor kehormatan yang dianugerahkan Unversitas Jenderal Soedirman (Unsoed) kepada Jaksa Agung ST Burhanuddin, diapresiasi kalangan pakar hukum.

Jaksa Agung RI ST Burhanuddin dan Wakil Jaksa Agung Setia Untung Arimuladi melakukan kunjungan kerja virtual bulanan ke jajaran di daerah.