suap benur

Mantan staf khusus eks Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo dieksekusi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke Lapas Kelas I Surabaya di Porong, Sidoarjo.

Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo, telah mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta atas vonis 5 tahun penjara dalam perkara dugaan suap izin budidaya dan ekspor benih bening lobster (BBL) 2020.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan akan mendalami fakta persidangan terkait adanya arahan Edhy Prabowo kepada anak buahnya.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka peluang adanya tersangka baru dalam perkara ekspor benih benih lobster (BBL) di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). 

Nama Wakil Ketua DPR RI, Azis Syamsuddin dan mantan Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah terseret dalam perkara korupsi yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo masih yakin tak bersalah dalam kasus suap izin ekspor benih lobster yang menjeratnya.

Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo didakwa menerima hadiah atau janji berupa uang sebesar 77 ribu dolar AS dan Rp 24,6 miliar dari Suharjito dan para eksportir benih bening lobster (BBL).

Terdakwa Siswadhi Pranoto Loe, selaku Komisaris PT Perishable Logistics Indonesia (PLI) sekaligus pemilik PT Aero Citra Kargo (ACK), disebut menerima keuntungan sebesar Rp 5 miliar dari biaya ekspor benih bening lobster (BBL).

Soal adanya penyelundup lobster sejak tahun 2015 yang disebut-sebut Prof Effendi Gazali dan berupaya membunuh karakternya, direspons pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan. 

Saat menjabat Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo mengaku sudah berkoordinasi dengan Menko Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan (LBP) dan atas persetujuan Presiden Joko Widodo mengeluarkan peraturan menteri yang memperbolehkan ekspor benih bening lobster (BBL).

Anggota DPR RI Fraksi Gerindra, Iis Rosita Dewi yang juga istri tersangka Edhy Prabowo yakin uang Rp 50 juta setiap diterimanya berasal dari suaminya. 

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil dua pejabat Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sebagai saksi dalam kasus dugaan suap izin ekspor benih bening lobster (BBL), Rabu (17/3). 

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memanggil saksi Ade Mulyana selaku wiraswasta dalam kasus dugaan suap izin ekspor benih bening lobster (BBL). Sebelumnya Ade sempat mangkir pada pemanggilan. 

Dalam sidang suap izin ekspor benih bening lobster (BBL) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (3/3), Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK akan menghadirkan 8 saksi. 

Usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo mengungkapkan alasannya membentuk tim uji tuntas atau due dilligence untuk mengurusi proyek izin ekspor benih bening lobster (BBL).