Tri Rismaharini

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di Kantor Kementerian Sosial (Kemensos). Penggeledahan dilakukan dalam rangka mengusut kasus dugaan korupsi bantuan sosial (bansos).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di Kantor Kementerian Sosial (Kemensos) pada Selasa petang (23/5).

Aksi Menteri Sosial Tri Rismaharini mencuci mobil dinasnya sendiri tengah jadi sorotan publik. Tak sedikit yang mengkritik aksi Risma tersebut.

Gaya pencitraan Menteri Sosial Tri Rismaharini dinilai tidak akan membantu mendongkrak elektabilitas, jika ingin maju menjadi Gubernur DKI Jakarta.

Menteri Sosial Tri Rismaharini memberikan santunan terhadap keluarga korban Tragedi Kanjuruhan asal Kabupaten Jombang. Santunan tersebut berupa uang tunai dan sembako itu ia sampaikan langsung.

Kenaikan harga telur belakangan ini memunculkan isu yang meyasar jajaran Kementerian Sosial. Pasalnya, lonjakan harga telur kali ini dipicu oleh pembagian bantuan sosial yang dilakukan Kemensos.

Meski digadang-gadang masuk burca calon Gubernur DKI Jakarta pada 2024 mendatang, Menteri Sosial Tri Rismaharini menegaskan dirinya tidak pernah meminta jabatan. Bahkan dirinya tak menyangka setelah dua kali menjabat Walikota Surabaya akan menjalani karier sebagai seorang menteri.

Peranan PDI Perjuangan dalam pergantian posisi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dinilai akan menuai polemik apabila Menteri Sosial Tri Rismaharini jadi menggantikan Tito Karnavian. Sebab, cara tersebut akan membuat partai koalisi pemerintah lainnya saling berebut.

Sikapnya berbanding terbalik dengan Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, Tri Rismaharini sangat layak dicopot dari jabatan Menteri Sosial.

Untuk ke sekian kalinya Menteri Sosial, Tri Rismaharini, memperlihatkan sifat tempramennya di muka umum. Dalam kunjungan kerjanya ke Lombok Timur siang tadi, Rabu (13/10), dirinya memarahi seorang warga  yang protes mengenai distribusi bantuan sosial (bansos).

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur berencana menyerahkan tiga aset tanah berupa sertifikat kepada Pemkot Surabaya.

Adanya 21 juta data ganda penerima Bansos dipertanyakan pakar politik dan hukum dari Universitas Nasional Jakarta, Saiful Anam.

Menteri Sosial, Tri Rismaharini melapor ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bahwa Kementerian Sosial (Kemensos) telah menonaktifkan 21 juta lebih data ganda penerima bantuan sosial (Bansos).

Saat ini sudah ada oknum Kementerian Sosial (Kemensos) yang diberikan sanksi oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait bantuan sosial (Bansos). 

Menteri Sosial, Tri Rismaharini melaporkan pihaknya telah menonaktifkan 21 juta lebih data ganda penerima bantuan sosial (bansos).