Ubedilah Badrun

Kelompok aktivis yang tergabung dalam Teater Sinar Lilin menyampaikan kritik lewat aksi teatrikal. Kritik pada pengusutan kasus korupsi yang melibatkan lingkaran terdekat kekuasaan, dan akhirnya memakan korban, yakni lembaga yang bertugas memberantas korupsi.

Intervensi kepada seorang ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diyakini tidak hanya terjadi pada Agus Rahardjo saja. Tapi juga Firli Bahuri yang kini tengah diberhentikan sementara usai muncul kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo. 

Presiden Joko Widodo dinilai tak tahu berterima kasih kepada Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, hingga akhirnya gamang, antara mendukung Ganjar Pranowo atau Prabowo Subianto.

Indonesia membutuhkan pemimpin yang berintegritas tinggi untuk menghadapi situasi yang penuh tantangan seperti saat ini. Pemimpin itu harus bisa menyelesaikan masalah-masalah yang serius dan tantangan masa depan yang berat.

Ketua Umum (Ketum) PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri seperti sedang kecewa berat dengan Presiden Joko Widodo. Kekecewaan itu kemudian diluapkan dengan sejumlah sentilan saat memberi sambutan di acara HUT ke-50 PDIP beberapa waktu lalu.

Analis sosial politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun menengarai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD adalah otak di balik pembuatan Perppu No 2/2022 tentang Cipta Kerja.

Koalisi yang dibangun rezim Joko Widodo secara angka mencapai 82 persen. Hal ini, jika diukur dari dukungan partai politik di DPR RI.

Dugaan rangkap jabatan Walikota Solo, Gibran Rakabuming Raka di PT Wadah Masa Depan, memperkuat laporan Dosen Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) tidak tinggal diam mendengar kabar adanya serangan balik hingga ancaman pemolisian yang menimpa Dosen Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedilah Badrun.

Langkah hukum yang dilakukan oleh Dosen Universitas Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun, dituding sebagai bagian dari gelagat politik partai oposisi seperti Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) merupakan tindakan yang sangat merugikan negara, seperti mengakibatkan melambatnya pertumbuhan ekonomi suatu negara, meningkatnya kemiskinan, meningkatnya ketimpangan pendapatan.

Sudah hampir sepekan dua anak Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming dan Kaesang Pangarep, dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sejak Senin (10/1). Kabarnya laporan tersebut masih dianalisis verifikasi KPK.

Langkah Dosen Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedilah Badrun melaporkan dua putera Presiden Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep atas dugaan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendapatkan dukungan dari masyarakat.