UU Cipta Kerja

Pemerintah diminta segera mencabut UU 11/2020 tentang Cipta Kerja yang telah diputuskan Mahkamah Konstitusi (MK) inkonstitusional bersyarat.

UU Cipta Kerja Omnibus Law dianggap cara kekuasaan untuk membayar utang kepada oligarki yang telah memberikan modal selama kegiatan politik hingga berhasil menduduki kekuasaan.

Ribuan massa dari elemen buruh dan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak) mendesak pemerintah memperhatikan upah yang layak.

Pembahasan RUU Peraturan Perubahan Perundang-undangan (PPP) memicu polemik di masyarakat. Pasalnya, RUU itu dibahas setelah Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan Omnibus Law UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat.

Mahkamah Konstitusi telah memutuskan UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat. Artinya pemerintah diminta merevisi beberapa poin yang ada di dalam undang undang yang dikenal sapu jagat itu.

Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo menyampaikan sikap resmi atas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait uji formil dan materiil UU Cipta Kerja.

Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas UU Cipta Kerja menjdi momentum Presiden Joko Widodo untuk segera memperbaiki janji kampanyenya saat pemilu 2019 silam.

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI akan duduk bersama pemerintah dalam membahas Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait UU 11/2020 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker).

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait UU 11/2020 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker) harus dihormati semua pihak dan harus dijadikan sebagai momentum untuk melakukan perbaikan.

Usai Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan bahwa UU Cipta Kerja No 11/2020 inkostitusional bersyarat, Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra meminta pemerintah untuk bergerak cepat melakukan perbaikan-perbaikan. Karena jika tidak, dalam dua tahun ke depan UU tersebut otomatis menjadi inkonstitusional secara permanen.

Memperhatikan sidang uji formil UU 11/2020 tentang Cipta Kerja (UU CK) yang digelar Mahkamah Konstitusi pada 17 juni 2021, publik menjadi semakin yakin bahwa UU CK cacat formil.

Anggota Komisi IX DPR RI Kuniasih Mufidayati memastikan akan mengawal implementasi Undang-Undang Cipta Kerja yang telah disahkan belum lama ini. 

Pemerintah memproyeksikan perekonomian Indonesia bisa tumbuh 4,5 hingga 5,3% pada  tahun ini dan 5,4 hingga 6% di tahun 2022. Untuk mencapat target itu, Pemerintah mengupayakan agar pertumbuhan ekonomi di triwulan II-2021 dapat mencapai kisaran 7% (yoy).

Ratusan mahasiswa dan buruh dari berbagai elemen yang tergabung dalam Gerakan Tolak Omnibus Law (Getol) melakukan aksi unjukrasa di depan gedung grahadi Surabaya untuk menolak UU Omnibus Law, Selasa (20/10).