Pemerintah akhirnya buka suara terkait polemik revisi UU Pemilu dan kaitannya dengan jadwal pelaksanaan Pilkada.
uu pemilu
Gibran Maju DKI-1 Di Balik Penghentian RUU Pemilu, PKB: Partai Koalisi Tidak Berkepentingan Di Sana
Terkait adanya dugaan agenda terselubung Presiden Joko Widodo dan partai koalisi pemerintah untuk menjadikan Gibran Rakabungming Raka sebagai gubernur DKI Jakarta 2024 dibalik keputusan penghentian revisi UU Pemilu dan Pilkada, dinilai hanya spekulasi semata.
Gibran Diperhitungkan Hanya Karena Anak Jokowi, Beresiko Jika Diusung di Pilgub DKI 2024
Munculnya spekulasi penolakan revisi Undang Undang Pemilu karena ingin memuluskan Gibran Rakabuming Raka meraih kursi Gubernur DKI dinilai terlalu berisiko.
Parpol Tolak Revisi UU Pemilu Karena Tak Punya Riwayat Membangkang Pada Jokowi
Penolakan revisi UU Pemilu oleh Parpol menunjukkan loyalitas terhadap Presiden Joko Widodo.
Masuknya Keluarga "Presiden Aktif" ke Politik Ciptakan Konflik Kepentingan
Munculnya dugaan penolakan revisi Undang Undang Pemilu yang diinisiasi Presiden Joko Widodo karena persiapan putra sulungnya Gibran Rakabuming Raka merebut kursi DKI 1 di tahun 2024 mendatang.
PKS Duga Ada Invisible Hand Bermain di Balik Parpol Tolak Revisi UU Pemilu
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menduga ada invisible hand di balik sikap partai politik yang menolak revisi UU 7/2017 tentang Pemilu.
Parpol Tolak Revisi UU Pemilu, Ada Persepsi Mau Jegal Gubernur Potensial
Publik menilai sikap partai politik yang beramai-ramai menolak revisi UU 7/2017 tentang Pemilu mempunyai agenda politik Pemilu 2024. Ada yang menduga penolakan itu untuk menjegal para gubernur potensial di Pilpres 2024 mendatang.
Demokrat: Wajar Rakyat Berpikir Revisi UU Pemilu Ditolak Karena Takut Kepala Daerah Nyapres
Sebagian kalangan masyarakat berpendapat pemerintah dan parlemen bersepakat untuk menolak pembahasan RUU Pemilu lantaran takut adanya kepala daerah yang potensial maju menjadi capres 2024.
Soal Revisi UU Pemilu, Demokrat Ingin Sampaikan Ke Publik Konsisten Tidak Ikut Arus Mayoritas
Menyikapi sikap sebagaian besar partai yang setuju untuk menghentikan pembahasan revisi II Pemilu, Partai Demokrat tetap keukeuh ingin melakukan revisi UU Pemilu.
Demokrat Tetap Dorong Revisi UU Pemilu, Ini Alasannya
Fraksi Partai Demokrat tetap mendorong revisi UU Pemilu yang memuat normalisasi Pilkada 2022 dan Pilkada 2023. Pasalnya, revisi tersebut dinilai penting demi menjaga stabilitas pemerintahan di daerah.
Alasan Penolakan Revisi UU Pemilu Tak Masuk Akal, Diduga Karena Persengkokolan Parpol
Penjelasan pemerintah yang disampaikan Moeldoko bahwa penolakan Revisi UU Pemilu karena Indonesia sedang menghadapi Pandemi Covid-19 dinilai klise dan tak masuk akal.
Tolak UU Revisi Pemilu, IPO: Pemerintah Dan DPR Tak Punya Orientasi Kerja Jelas
Dinamika banyaknya partai yang balik arah mendukung penolakan revisi UU Pemilu setelah bertemu Presiden Joko Widodo mengindikasikan bahwa pemerintah dan DPR tidak memiliki orientasi kerja yang jelas.
Partai Koalisi Putar Haluan Tolak Revisi UU Pemilu, Demokat: Pemegang Kuasa Politik Sepertinya Tuli Dengan Opini Publik
Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Benny Kabur Harman angkat bicara terkait banyaknya partai politik yang balik kanan mendukung penolakan revisi Undang Undang Pemilihan Umum (Pemilu).
Nasdem Harus Jujur, Mengapa Tiba-tiba Mundur Dari Revisi UU Pemilu?
Sikap Partai Nasdem yang awalnya ngotot memperbaiki UU Pemilu tiba-tiba mundur dipertanyakan banyak pihak.
Banyak Parpol Balik Kanan Terkait UU Pemilu, PKS: Apa Mereka Khawatir Gubernur Potensial Jadi Presiden?
Banyaknya partai-partai politik yang 'balik kanan' dan menolak revisi UU 7/2017 tentang Pemilu seusai menggelar pertemuan dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara membuat Partai Keadilan Sejahtera (PKS) heran.