Rekapitulasi Pemilu 2019 tingkat Provinsi Jawa Timur yang berakhir hari ini, Sabtu, (11/5) masih menyisakan sederet keberatan dari saksi Capres-cawapres 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Abdul Halim.
- Hindari Kemarahan Umat, Pemerintah Harus Serius Atasi Penyerangan Masjid
- Usulan Soeharto Jadi Pahlawan Nasional Kembali Disuarakan Dari Lereng Lawu
- Johan Budi Dorong RKUHP Disahkan, Minta Ruang Diskusi Tetap Dibuka untuk 14 Isu Krusial
"Kami sudah meminta dokumen C7 (Daftat hadir peserta pemilu di TPS-TPS) dan dokumen A5 (Surat pindah), tapi tidak digubris oleh KPU. Kami meyakini dokumen ini dihilangkan atau akan direkayasa," tegas Halim kepada Kantor Berita
Selain itu, Halim juga keberatan atas meningkatnya jumlah pemilih gila dan penyandang disabilitas yang baru diketahui saat rekapitulasi ditingkat kabupaten/kota.
"Banyaknya orang gila dan disabilitas yang jumlahnya baru diketahui pada saat perhitungan di kabupaten. Banyaknya migrasi peserta pemilu yang tidak dilengkapi surat pindah," terangnya.
Halim juga menduga telah terjadi pergantian kotak suara dengan surat suara , C1 Plano dan daftar hadir akan dibuang atau diganti baru.
Belum lagi adanya pergeseran atau perubahan hasil rekap yang terjadi pada saat perpindahan dari TPS menuju ke rekap di tingkat kecamatan.
"Ada juga beberapa kabupaten malah terjadi dari hasil rekap di kecamatan menuju ke kabupaten," terangnya.
Yang lebih disayangkan, kata Halim, yakni rekomensasi Bawaslu Kota Surabaya untuk melakukan penghitungan suara ulang di 8.146 TPS tidak dilakukan sepenuhnya karena adanya intimisasi.
"Kalau di kota surabaya saja terjadi penggelembungan suara, bagaimana dengan kabupaten/kota lain di Jawa Timur," sesalnya.
Oleh karena itu, Halim serta saksi 02 lainnya telah bersepakat untuk tidak menandatangani berkas DC 1 dalam rekapitulasi di KPU Jatim.
"Kami saksi Paslon 02 tidak menandatangi berkas DC 1 Sebagai bentuk protes kami," tutupnya.[aji
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- MUI Pastikan Tak Ada Transaksi Jabatan Soal Fatwa Vaksin
- Level Anies Baswedan Bukan Lagi Gubernur, Tapi Sudah Layak Jadi Capres
- Komisi D DPRD Jatim Sinergi dengan Pj Bupati Pasuruan, Perlintasan KA jadi Sorotan
