Sebanyak 38 elemen masyarakat melakukan aksi di depan Balaikota Among, Senin (23/9/2019). Massa aksi membludak.
- Perkumpulan Petani Sawit Dukung Firli Maju Pilpres
- Tolak Pernyataan Mahfud MD, Iwan Sumule: Konstitusi Hadir Menjaga Rakyat Dari Penguasa Zalim
- Relawan Aliansi Khofifah Mataraman Pasang Ratusan Banner Prabowo-Gibran
Di antara puluhan elemen masyarakat terlihat ada Front Rakyat Melawan Oligarki, Aksi Kamisan Malang, Persatuan Pekerja Korban PT Freeport Indonesia (P2KFI). Lalu ada Malang Corruption Watch (MCW); Resister Indonesia, Civitas Unmer, LPM UAPM Inovasi, LPM Didaktik.
Selain itu HMI psikologis UMM, HMI Medis UMM, HMI Unitri, HMJ Fisip Unitri, HMI Ekonomi UB, HMI saiko UIN, HMI Ekonomi UMM, LAPMI FISIP , Komite Akar Rumput, HMI Hukum UB, Bem FMIPA UB, Bem FH UB, Bem FTP UB, HMI Korkom ITN.
Kemudian ada SABBATH, LPM SIAR, LPM PAPIRUS UNITRI, SC RUMAKA, Bem UM, Intrans Institute, IKAMI Sulsel Cabang Malang, HMI FKIP UMM, HMI Pertanian UMM, PPMI Malang, GMNI UMMAJI Malang, HMI Ekonomi UMM, Bem FEB UB, FNKSDA Malang Raya
Mereka menolak adanya revisi terhadap tiga undang-undang. Yakni UU Pertanahan, UU SDA, UU KPK dan UU KUHP. Sebab revisi tersebut tidak berpihak pada rakyat. Revisi UU itu dinilai reformasi yang dikorupsi. Sehingga reformasi dianggap membutuhkan revolusi.
"Makanya kami bergerak. Rakyat harus melawan. Sehingga tidak menjadi obyek kesewenang-wenangan," kata Agus salah seorang peserta aksi.
Ribuan peserta aksi yang memadati halaman dan jalan Tugu depan Balaikota Malang itu berjalan tertib. Perwakilan mereka menemui para wakil rakyat di DPRD Kota Malang.
Mereka menyampaikan aspirasinya pada anggota DPRD. Selama dialog menyampaikan aspirasi mereka dikawal Kapolres Malang Kota AKBP Dony Alexander dan Dandim Kota Malang Letkol Tommy Anderson.
Usai menyampaikan aspirasi, perwakilan massa itu keluar. Mereka bergabung lagi dengan pengunjuk rasa lainnya. Lalu membubarkan diri dengan tertib.[aha/bdp
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Blusukan di Kedurus, Empati Caleg Ninayanti Terhadap Pedagang Tradisional yang Tertinggal Pasar Modern
- Penggabungan Kemenristek Dengan Kemendikbud Dinilai Sudah Tepat
- PDIP Pilih Berkoalisi dengan Parpol yang Sudah Deklarasi Dukung Ganjar
