Kasus pemotongan dan pungutan liar (pungli) dalam penyaluran bantuan sosial (Bansos) program keluarga harapan (PKH) menjadi perhatian serius pemerintah kabupaten (Pemkab) Bondowoso, Rabu (18/8).
- 156 Pegawai Honorer Terima SK Bupati Probolinggo
- Pasca Banjir Sungai Kalijompo, BPBD Jember Ingatkan Warga Waspada Bencana Hidrometeorologi
- Komisioner KASN Pantau Lelang Jabatan 14 OPD Pemkab Bondowoso
Wabup Bondowoso, Irwan Bahtiar Rahmat mengatakan, pihaknya sudah memanggil kordinator wilayah Jatim pendamping PKH serta menginstruksikan Dinas Sosial (Dinsos) Bondowoso untuk melakukan kerja sama dengan pihak Kejaksaan dan Kepolisian.
"Agar turut serta melakukan pengawasan," ujarnya dikutip Kantor Berita RMOLJatim.
Kasus tersebut, menurut laporan yang Wabup terima ada beragam motif yang dilakukan oleh oknum pendamping PKH, salah satunya adalah dengan melakukan pemotongan bansos yang diterima keluarga penerima manfaat (KPM).
Tak hanya itu, kartu ATM KPM juga sering dipegang pendamping hingga dalam penyaluran sering bermasalah dan menjadi keluhan warga.
"Tragisnya ini terjadi hampir di semua desa di Bondowoso," Wabup menegaskan.
Selanjutnya, data yang sudah masuk akan segera ditindak lanjuti oleh Pemkab untuk memastikan kebenarannya.
Termasuk, juga akan melanjutkan kepada pihak yang berwajib bagi mereka yang terbukti melakukan pemotongan tersebut.
"Jika terbukti ada penyelewengan akan bertanggung jawab secara hukum," pungkasnya.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Pemkot Surabaya Pastikan Sudah Menjalankan Inpres Jokowi Nomor 6 Tahun 2020
- Di Peresmian Fasilitas Produksi SKT Sampoerna, Pj Gubernur Jatim Optimistis Makin Luaskan Lapangan Kerja dan Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat
- Ribuan ASN dan Staf Pemkot Surabaya Ikuti Halal Bihalal Bersama Wali Kota Eri dan Wawali Armuji
