Mencuatnya kembali wacana penundaan pemilihan umum (Pemilu) usai dilontarkan Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattaliitti dan Ketua MPR RI Bambang Soesatyo sebaiknya segera diakhiri.
- Usulan Bawaslu Pilkada Ditunda Menambah Beban Partai Politik Lebih Besar
- Jadwal Pemilu Diamanatkan Konstitusi, Puan Maharani: Agar Tidak Terjadi Kekosongan Kekuasaan
- Demokrat Apresiasi Pertemuan Surya Paloh-Prabowo, Parlemen Harus Kuat Lawan Upaya Penundaan Pemilu
Demikian pernyataan Direktur Eksekutif Arus Survei Indonesia (ASI) Ali Rif'an melansir Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (14/12).
Menurut Ali Rif'an, isu penundaan pemilu yang dalam beberapa hari ini muncul dari segi waktu sudah tidak relevan dan kedaluarsa. Sebab, tahapan pemilu sudah dimulai dan terus berjalan.
"Secara momentum sudah lewat, meskipun ada gaenda setting resistensinya akan tinggi," demikian kata mantan Manajer Riset Poltracking Indonesia ini.
Menurut mahasiswa Doktor Politik Universitas Indonesia ini, sejauh ini tidak ada situasi yang sifatnya memaksa yang bisa menjadi argumentasi penundaan Pemilu.
Ia kemudian menyinggung soal ancaman resesi ekonomi yang terjadi di banyak negara. Kata Ali Rif'an, Indonesia adalah negara yang sudah diprediksi aman. Apalagi, tahun depan ekonomi Indonesia justru diprediksi masih di atas 4 persen.
Dalam pandangan Ali Rif'an, wacana yang terkait dengan penundaan Pemilu harus segera dihentikan. Jika tidak, maka para kandidat dan penyelenggara pemilu akan merasa terganggu. Selain itu, wacana penundaan Pemilu akan menganggu iklim demokrasi Indonesia.
"Wacana itu harus segera dihentikan karena penyelenggara pemilu butuh kepastian dan kandidat butuh kepastian," pungkasnya.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Usulan Bawaslu Pilkada Ditunda Menambah Beban Partai Politik Lebih Besar
- Jadwal Pemilu Diamanatkan Konstitusi, Puan Maharani: Agar Tidak Terjadi Kekosongan Kekuasaan
- Demokrat Apresiasi Pertemuan Surya Paloh-Prabowo, Parlemen Harus Kuat Lawan Upaya Penundaan Pemilu
