Partai Golkar termasuk yang sepakat bahwa saat ini belum tepat dan tidak etis membahas apalagi hingga melakukan amandemen UUD 1945.
- HUT Demokrat Ke-20, Agung Mulyono: Semua Kader Bergerak Tanpa Pamrih
- Hadiri Resepsi Putri Gubernur Anies, AHY Senang Ketemu Banyak Tokoh Politik
- Permintaan Presiden Jokowi Adalah Garansi Pemilu Digelar Tahun 2024
Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menegaskan bahwa partainya melihat tidak ada hal yang mendesak bahwa UUD 1945 harus diamandemen.
"Kami di Partai Golkar sudah menyampaikan secara resmi bahwa kami menganggap bahwa amandemen itu belum menemukan urgensinya sekarang," kata Doli saat menjadi pembicara diskusi Polemik Sindo Trijaya bertajuk "Membaca Arah Koalisi", Sabtu siang (28/8).
"Apalagi kalau kita membicarakan hanya sekadar ingin menambah kewenangan terhadap beberapa institusi yang berkaitan dengan soal Pokok-pokok Haluan Negara (PPHN) dan seterusnya," tambahnya menekankan.
Menurut Ketua Komisi II DPR RI ini, membahas PPHN bisa menjadi penting untuk rencana pembangunan. Tetapi, menjadi sangat mahal jika membuat PPHN harus melalui amandemen UUD 1945.
"Apakah kemudian dengan kita mengatakan bahwa PPHN melalui amandemen UUD 1945? Saya kira terlalu besar effortnya untuk sekadar memasukkan itu," tandasnya.
Hadir dalam diskusi itu Jurubicara Presiden Fadroel Rachman, politisi PDIP Masinton Pasaribu, politisi Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia, politisi Partai Gerindra Ferry Juliantono, politisi PAN Yandri Susanto dan peneliti LIPI Siti Zuhro
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- LaNyalla Dorong Jokowi agar Memberi Kesempatan Koperasi Kelola Sumber Daya Alam
- Relawan Ganjar Disebut Terlalu Banyak Ikut Campur Internal PDIP
- Usung Konsep Kemandirian NU, Kiai Asad Ali Layak Jadi Ketum PBNU
