Sebaran kasus Covid-19 yang terus melonjak selama beberapa pekan terakhir, bahkan di saat pemerintah menjalankan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat, tidak lepas dari kesalahan Presiden Joko Widodo dalam mengambil keputusan.
- Lukas Enembe Ditahan KPK, Demokrat Dukung Penegakan Hukum Asal Tidak Tebang Pilih
- PDIP Digugat Kader, Bila Gugatan Menang Berpotensi Terjadi Guncangan Politik
- Politisi PPP Sarankan Emil Dardak Tidak Maju Ketua Demokrat
Cendekiawan muslim, Ulil Abshar Abdalla mencatat ada sejumlah kesalahan yang dilakukan Presiden Joko Widodo di saat gelombang pandemi membesar.
“Kesalahan terbesar Pak Jokowi hari-hari ini menyerahkan kendali pandemi di Jawa-Bali ke Luhut,” tuturnya lewat akun Twitter pribadi, Rabu (14/7).
Di satu sisi, Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan yang menjadi koordinator PPKM Darurat juga melakukan kesalahan terbesar. Yaitu menyebut pandemi sudah terkendali.
“Kesalahan terbesar Luhut setelah diserahi kendali mengatakan pandemi sudah terkendali. Sementara kenyataan di lapangan parah sekali,” urainya.
Tidak hanya itu, Ulil juga menilai ada kesalahan terbesar kedua yang dilakukan Jokowi dalam beberapa hari terakhir, yaitu mengizinkan adanya vaksin berbayar bahkan untuk individu.
“Dan yg menyakitkan bagi saya, vaksin berbayar itu dinamai Vaksin Gotong Royong. Padahal semangatnya jauh dari ajaran gotong royong. Ya Allah, negeriku,” tuturnya.
Seharusnya, kata Ulil, Presiden Joko Widodo menampakkan batang hidung dalam meimpin perang melawan pandemi. Jokowi harus tampil layaknya panglima utama dalam menangani Covid-19.
“Okelah, tugas didelegasikan ke si A, B, C, dan seterusnya. Tapi mbok kelihatan Pak Jokowi panglima utamanya gitu lho. Situasi parah begini, tapi saya ndak melihat kepanglimaan itu pada presiden. Sedih,” tuturnya.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Di Balik Debat Publik Pilgub Jatim, Antara Akurasi Angka dan Fakta
- KPU Jember Lantik 155 Anggota PPK untuk Pemilu 2024
- Aturan Jemaah Lansia Tanpa Pendamping, Risikonya Pemerintah Siapkan Tenaga Lebih Banyak