10 mantan anggota DPRD Kota Malang terpidana kasus suap pada pembahasan APBD Perubahan Pemkot Malang Tahun Anggaran (TA) 2015 dieksekusi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke dua lembaga pemasyarakatan di Jawa Timur yakni Lapas Porong Sidoarjo dan Lapas Wanita Malang.
- Pembunuh Gadis TKI Jember di Malaysia Tewas Ditembak Polisi
- KPK Dorong Ada Aturan Politisi hingga Kepala Daerah yang Jadi Pebisnis
- OTT Hakim dan Pengacara Surabaya, KPK Amankan Sejumlah Uang
"Eksekusi dilakukan ke Lapas Porong, kecuali Erni Farida ke Lapas Wanita Malang," kata Kabiro Humas KPK, Febri Diansyah kepada wartawan di Gedung KPK, Kuningan Jakarta, dilansir Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (28/4).
Kesepuluh orang yang dieksekusi itu sebelumnya telah divonis bersalah menerima suap terkait pembahasan APBD-P Kota Malang tahun 2015. Mereka divonis dengan hukuman yang berbeda.
Para mantan anggota dewan itu awalnya ditetapkan KPK sebagai tersangka karena diduga menerima uang dengan kisaran Rp 12,5-50 juta dari mantan Walikota Malang Moch Anton serta gratifikasi dengan total nilai Rp 5,8 miliar.
Total ada 41 mantan anggota DPRD Kota Malang yang diproses KPK dalam kasus ini.
Sebelumnya KPK menjebloskan 14 terpidana lainnya yang juga eks anggota DPRD Kota Malang.
Dalam kasus korupsi massal ini, KPK telah menetapkan sedikitnya 45 tersangka. Dua di antaranya adalah mantan Ketua DPRD Kota Malang, Moch Arief Wicaksono dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Pengawasan Bangunan (DPUPPB) Kota Malang, Jarot Edy Sulistyono.
Arief diduga menerima suap Rp 700 juta dari Jarot Edy untuk pembahasan APBD Perubahan Kota Malang TA 2015 tersebut.
Teranyar, Cipto Wiyono alias (CWI) selaku Sekertaris Daerah Kota Malang periode 2014-2016 yang ditetapkan sebagai tersangka.
Cipto bersama-sama mantan Moch Anton dan Jarot Edy Sulistyono memberikan janji berupa hadiah terkait pengesahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Kota Malang melalui Arief Wicaksono dan kawan-kawannya.
Atas perbuatan Cipto Wiyono disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 UU 31/1999 sebagaimana diubah dengan UU 20/2001 tentang Pemberantasan Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. [bdp]
- Anak Buah Sri Mulai Ditahan KPK, Diduga Terima Suap 625 Ribu Dolar Singapura dan Gratifikasi
- Firli Bahuri Mampu Tunjukan Hasil Nyata Kerja KPK
- Waspada Pengaruh Gangster, Polrestabes Surabaya Razia di Sekolahan
