Airlangga Hartarto mampu menjaga dinamika selama memimpin Partai Golkar serta mencatatkan prestasi yang terbilang gemilang. Peluangnya sebagai petahana untuk kembali
menjadi Ketua Umum Partai Golkar melalui Munas akhir tahun nanti, lebih besar.
- H-1 Pemilu, TNI AL Masih Sibuk Salurkan Logistik Pemilu di Pulau Terluar
- Dukungan untuk Ganjar-Mahfud Terus Menguat, G-Cerasi Makin Masif Turun ke Masyarakat
- Survei Opini Publik Tentang Kinerja Menteri Lebih Fair Kumpulkan 100 Pakar
Golkar di bawah kepemimpinan Airlangga mampu menjadi salah satu pengendali poros kemenangan Jokowi-Maruf pada pemilu presiden kemarin.
Airlangga, tambah dia, menjadi pemimpin yang mampu menjaga kesimbangan politik dari tarik-menarik berbagai kekuatan yang ada di internal Golkar. Barkah mengingatkan, Golkar bukanlah partai dengan kepemilikan tunggal sehingga dinamika yang terjadi akibat pergesekan kepentingan sangat kuat.
"Airlangga mampu menjaga itu," ujarnya.
Prestasi lainnya, menurut Barkah, Golkar di bawah kepemimpinan Airlangga mampu meraih kursi terbanyak kedua pada pemilu legislatif 2019. Golkar juga dapat menempatkan lima orang kadernya dalam kabinet Jokowi-Ma’ruf.
"Melalui tangan dingin Airlangga, Golkar juga berhasil menempatkan kader terbaiknya Bambang Soesatyo sebagai Ketua MPR RI, diterima oleh semua fraksi dan terpilih secara aklamasi," katanya.
"Poin ini saya harus garisbawahi, artinya Airlangga Hartarto adalah pemimpin yang berjiwa besar, karena dengan kebesaran jiwanya Airlangga dapat mendorong tokoh yang bagi sebagian orang adalah rival terkuatnya dalam Munas nanti," ujar Barkah menambahkan.
Bagi Barkah, hal itu adalah modal kemenangan buat Airlangga. Tinggal mengelola secara baik modal kemenangan itu sehingga bisa dikonversi menjadi suara saat munas nanti. Memang, Bambang juga punya prestasi dalam memimpin DPR, namun jika dibandingkan, prestasi Airlangga jauh lebih bersinar. [fak]
- Harapan Besar Jokowi, NU Dapat Berperan Memandirikan Umat
- 3 Capres Tandatangani Piagam Komitmen Kebebasan Pers
- Gerakan Mahasiswa Muncul jika Kekuasaan Tidak Sanggup Atasi Masalah Hajat Hidup Rakyat
