Selama ini kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) dibentuk hanya untuk meredakan konflik di kalangan elite.
- Sekjen DMI Ragukan Kelompok Teroris Bisa Kumpulkan Uang hingga Miliaran Rupiah
- Bawa Poster dan Anak, Juni Rahmawati Tagih Upah ke Bupati Blitar Saat Menyusun LHKPN Jelang Pilkada 2020 Silam
- Cawali Surabaya Pilih Wakil Perempuan Lebih Berpeluang Menang
"Kabinet Jokowi sangat akomodatif, terkesan bagi-bagi kekuasaan untuk redakan konflik elit," tutur Ube kepada wartawan di Jakarta melansir Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (12/11).
Ube menambahkan, kabinet tersebut sedang menghadapi tantangan yang berat.
"Tantangan ekonomi yang melambat. Tantangan beratnya bagaimana menaikan angka pertumbuhan ekonomi dari 5 persen menjadi 7 persen?" imbuhnya.
Lebih lanjut Ube mengingatkan bahwa untuk menaikan angka pertumbuhan ekonomi, pemerintah jangan sampai mengabaikan pembangunan demokrasi, kebebasan sipil dan perlindungan HAM.
"Sebab pembangunan ekonomi bisa runtuh gara-gara pemerintah abai pada soal demokrasi dan HAM," tuturnya
Tak hanya ekonomi, Ube juga menyoroti tentang isu korupsi. Pasalnya, di periode pertama kepemimpinan Jokowi, masih banyak praktik korupsi yang terjadi.
"Rezim Jokowi ini selama 5 tahun periode lalu masih diwarnai praktik korupsi yang sistemik," pungkasnya.[aji
- Label Halal MUI Bakal Tidak Berlaku, Anwar Abbas: Pemerintah Tak Bisa Keluarkan Sertifikat Halal
- Anies Isyaratkan Cari Cawapres Berjiwa Muda, 2 Sosok Ini Berpeluang Terpilih
- Pimpin Jateng 9 Tahun Cuma Berhasil Pangkas 1 Juta Kemiskinan, Kualitas Ganjar Dipertanyakan
