Hebohnya kabar besaran gaji PNS lulusan IPDN membuat Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati merespons hal tersebut.
- Sudah Diramal Sejak Lama, Aksi 212 akan Dipereteli dan Dipotong di Tengah Jalan
- Airlangga Hartarto kepada Gibran: Anak Muda Cocok Pakai Jaket Kuning
- Reses Suwandi Disambati Pengangguran, Pupuk Langka dan Munculnya Tenaga Kerja Asing di Mojokerto
"Ya memang itu salah satu yang selama ini menjadi pertimbangan, yaitu mengenai standar dari penggajian ASN, baik pusat maupun daerah, TNI/Polri," katanya, di Kompleks Istana, Jakarta, Kamis (21/11).
Ia menjelaskan, standar gaji di masing-masing daerah tergantung kemampuan anggarannya.
"APBD di seluruh Indonesia ya, nggak cuma satu daerah ya. Ini porsi bayar gajinya itu sudah cukup besar, artinya yang biaya untuk anggaran yang dipakai untuk pembangunan menjadi terkurangkan," jelasnya.
Menurutnya persoalan tersebut berlaku di seluruh daerah di Indonesia, di mana porsi belanja kepegawaiannya sudah terlalu besar.
"Ini menjadi sesuatu yang menjadi persoalan seluruh Indonesia, saya nggak bicara tentang satu daerah saja. Rata-rata untuk belanjanya itu sudah dianggap cukup besar, jadi itu perlu untuk dikendalikan," ujarnya.
Dia menilai sistem penggajian yang baik tergantung dari tugas, tanggung jawab, tantangan, skill yang dibutuhkan, dan anggarannya.
"Dan pejabat publik juga memiliki apa yang disebut rambu-rambu mengenai apa-apa yang dianggap sebagai kepantasan juga. Jadi itu semuanya menjadi perhatian," tutupnya.[bdp]
- Minta Kejelasan Pengangkatan P3K, Guru Honorer Datangi Kemendikbudristek
- Menangkan Kontestasi 2024, Golkar Bentuk Rumah Pemenangan Pemilu
- Dihadiri Hasto dan Jajaran DPP, PDIP Gelar Rakornis di Jawa Timur Demi Menangkan Pemilu 2024