Status darurat COVID-19 mulai berdampak pada kondisi perusahaan di Sidoarjo. Banyak perusahaan yang kesulitan ekonomi dan akhirnya memutus kerja karyawannya. Sedikitnya sudah ada 7 ribu karyawan di Sidoarjo kena PHK karena dampak Corona.
- Tutup Tahun 2022, Realisasi PAD Surabaya Tak Capai 90 Persen dari Target
- Capaian Sub PIN Putaran 2 Polio Jatim Tembus 105,93%, Pj. Gubernur Adhy: Terima Kasih Kesadaran para Orang Tua Peduli Imunisasi Anak
- Lurah Garda Depan Pelayanan Warga Surabaya, Cak Eri: Jika Tak Mampu Silahkan Mundur
Ketua komisi D DPRD Sidoarjo yang juga wakil ketua Panja penanganan Covid-19 DPRD Sidoarjo H.Damroni Chudlori, meminta perusahaan yang ada di Sidoarjo, agar tidak cepat-cepat melakukan PHK dalam kondisi saat ini.
Pasalnya, sejak virus corona menerjang Sidoarjo beberapa bulan lalu, sudah 16 perusahaan yang melakukan PHK dan merumahkan karyawannya.
“Sebanyak 7000 karyawan sudah di PHK oleh puluhan perusahaan yang ada di Sidoarjo akibat dampak virus corona ini. Kita benar-benar prihatin dengan kondisi saat ini,” ujar Dhamroni politisi PKB,
Rabu (15/4/2020).
Karenanya, Damroni berharap, ada inovasi yang bisa dilakukan oleh perusahaan-perusahaan lain di Sidoarjo, untuk menahan keputusan PHK atau merumahkan karyawannya, agar tidak semakin banyak jumlah pengangguran di Sidoarjo.
“Kita faham bagaimana kondisi perusahaan disaat wabah ini berlangsung. Namun kita juga berharap, gelombang PHK ini tidak semakin meluas, dengan upaya inovasi jam kerja oleh perusahaan,” pinta Damroni.
Dari data yang ada, 16 perusahaan yang sudah mem PHK ratusan karyawannya itu tersebar di beberapa kecamatan.
Agar kelangsungan hidup mereka bisa terpenuhi, Panja penanganan covid-19, mendorong para karyawan PHK ini dimasukkan dalam data jaring sosial oleh gugus tugas penanganan covid – 19 Pemkab Sidoarjo.
“Kita sudah ajukan mereka untuk bisa tercover jaring sosial dari Gugus tugas. Semoga bisa masuk dalam data yang berhak menerima bantuan,” harap Damroni.
Sementara itu Panja penanganan Covid 19 DPRD Sidoarjo terus melakukan pematangan hasil kesimpulan rapat, yang sudah dilakukan oleh Panja.
Salah satunya mendorong Pemkab Sidoarjo, untuk segera menerbitkan Peraturan Bupati sebai juknis pelaksanaan pemberian Bansos kepada
masyarakat terdampak Covid-19.
“Kita ingin penanganan Covid-19 di Sidoarjo ini dilakukan secara konperhensif dan masif. Agar selain bisa kita lakukan pencegahan, kita juga mampu memutus mata rantai penyebaran virus,” jelas Damroni Chudlori.
- Polres Jember Tetapkan 9 Pesilat PSHT Sebagai Tersangka Pengeroyokan, Dua Pelaku Ditahan
- Budiharto Terpilih Jadi Ketua Asosiasi Kepala Desa Banyuwangi
- BBKP Waspadai Serangan Vesicarium Pada Hortikultura, Petani Sayur Cemas
