Partai Gerindra soroti kebijakan Pemkab Lamongan terkait penerapan pembatasan sosial dengan pengetatan physical dan social distancing di tingkat desa dan kelurahan.
- Peringatan Hari Ibu, Gubernur Khofifah Minta Bahagiakan dan Sejahterakan Ibu Indonesia
- Puji Kinerja Risma, Pemimpin Gereja Katolik: Penerusnya Harus Lebih Sejahterakan Warga
- Lamongan Gencarkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Dari Kota Hingga Desa
Politisi Gerindra Lamongan, Anshori menilai apa yang disampaikan tim gugus terkait kebijakan pengetatan physical distancing atau desa sehat siaga ternyata tidak berbanding lurus dengan yang terjadi di lapangan.
"Penerapan penjagaan dan pencegahan melalui one gate system yang seharusnya dijaga petugas dari TNI, Polri dan Satpol PP serta relawan desa dengan 3 shift tidak berjalan maksimal," katanya kepada awak media, Jum'at (15/5).
Anshori mengatakan, kondisi yang terjadi di Lapangan masih banyak dijumpai warga keluar masuk tidak memakai masker, atau mematuhi protokol kesehatan yang ditentukan pemerintah.
"Keberadaan bilik disinfektan juga mubadzir, sebab warga yang bekerja di luar kota langsung pulang ke rumah tanpa mengikuti protokol yang ada,"ungkapnya.
Anshori menyarankan, tim Gugus Tugas Percepatan Penaganan COVID-19 segera melakukan evaluasi dan perbaikan kebijakan pembatasan sosial di tingkat desa yang masuk zona merah.
Sebelumnya, Pemkab Lamongan akan memberlakukan pembatasan sosial atau karantina khusus di tingkat desa yang warganya terdapat minimal 3 orang pasien positif COVID-19 untuk mencegah penyebaran virus corona semakin meluas.
"Jadi nanti kita laksanakan Phisycal Distancing dan Social Distancing secara ketat yang nanti akan dikawal juga oleh anggota Polres dan Kodim," kata Yuhronur Efendi, Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Lamongan.
- Reses, Wakil Ketua Komisi D DPRD Surabaya Usung Tema PPKM Mikro dan Pendidikan
- Wali Kota Eri Ingatkan Lurah dan Camat Blocking Area Jika Ditemukan Covid-19 di Wilayahnya
- Larangan Mudik Lebaran Resmi Berlaku Hari Ini
