Selama pandemik Covid-19, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan pembelajaran jarak jauh (PJJ). Artinya, para siswa diminta belajar secara virtual dari rumah guna mengantisipasi sebaran virus corona.
- Kecewa Laba Dan Deviden Anjlok, DPRD Jatim Minta Khofifah Tata Ulang Manajemen PJU
- Tahun Baru Islam, Puan Maharani: Mari Berhijrah Menjadi Pribadi yang Lebih Baik
- Jumlah Surat Suara menggelembung, PPK di Jember Hitung Ulang Suara TPS 25 Mayang
Namun kebijakan pembelajaran secara daring ini menyisakan sejumlah masalah. Mulai dari disparitas teknologi antar rumah tangga hingga disparitas jaringan internet antar daerah.
Ekonom senior, DR. Rizal Ramli memiliki solusi yang out of the box dalam menangani masalah ini. Apalagi jika dirinya mendapat mandat menjadi presiden di negeri ini.
Kata Rizal Ramli, kebijakan yang perlu diambil pemeritah cukup sederhana, yaitu menunda gelaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 yang akan digelar Desember mendatang.
“Sederhana, saya undur pilkadanya enam bulan hingga satu tahun,” kata Menko Perekonomian era Presiden Gus Dur itu saat menjadi narasumber acara Tanya Jawab Cak Ulung bertajuk “Jurus Selamat dari Resesi ala Rizal Ramli” yang digelar RMOL TV pada Jumat (21/8).
Penundaan itu bukan tanpa alasan yang kuat. RR, sapaan akrabnya akan mengalihfungsikan dana pilkada yang mencapai Rp 20 triliun itu untuk memfasilitasi belajar online para siswa.
Dia akan membelikan 30 juta handphone dan memasang satu juta unit wifi demi menunjang fasilitas siswa menjalankan PJJ.
Gawai dan kuota internet, sambung RR merupakan dua hal yang dikeluhkan oleh para wali murid. Sebab, di saat pendapatan mereka sedang melemah, mereka dihadapkan pada kewajiban untuk menyediakan gawai dan kuota internet anak yang sedang belajar.
“Itu banyak banget yang ngadu ke saya, Pak Ramli tolong dong wifi, kita ini (mengeluarkan biaya untuk membeli kuota internet) Rp 200 ribu sampai Rp 500 ribu,” demikian Rizal, dilansir dari Kantor Berita Politik RMOL.
- Diduga Melanggar, Machfud Arifin Dilaporkan ke Bawaslu Surabaya
- Perubahan Statuta UI Upaya Menyogok Rektor Untuk Kendalikan Gerakan Mahasiswa
- Jika Ganjar Pindah Partai, PDIP Juga Rugi