Pergantian direktur utama tanpa RUPS dan rekomendasi OJK menuai kritik pedas dari Pansus LKPj dan publik.
- Politisi Golkar Dyah Roro Esti Berdayakan UMKM Dan Perjuangkan Lapangan Kerja Di Gresik Dan Lamongan
- Veronica Koman Tak Perlu Kembalikan Uang Beasiswa, Dulu Banyak Kader PKI Tidak Ditagih Negara
- Tiga Kepala OPD Tidak Hadir Saat Rapat LKPJ Gubernur, DPRD Jatim Kecewa
Freddy Poernomo, anggota Pansus LKPj, menilai pergeseran internal ini mengganggu kinerja bank dan menandakan interfensi politik. Ia menegaskan, pergantian direktur utama harus melalui RUPS dan rekomendasi OJK, dan dalam kasus ini, dasar hukumnya lemah.
Petisi dari 25 pimpinan cabang BPR UMKM Jatim kepada gubernur sebagai pemegang saham mayoritas, menunjukkan keresahan internal. Mereka meminta peninjauan kembali keputusan dewan komisaris dan direksi.
Meskipun Freddy mendukung penyederhanaan birokrasi, ia mendorong pengembalian komposisi direksi sebelumnya untuk menghindari konflik dan kerugian bagi rakyat Jawa Timur.
Anggota Panitia Khusus LKPj ini, menyebutkan pergeseran Dirut Bank UMKM seharusnya tidak perlu dilakukan. Apalagi tidak ada pelanggaran berat terhadap kebijakan pemimpin tertinggi di Bank UMKM.
“Saya melihat dasar hukum pergantiannya sangat lemah,” terang doktor ilmu hukum Unair ini.
Dua posisi yang tidak bisa diganti sebelum ada rekomendasi OJK dan harus melalui RUPS. Yakni posisi Direktur Kepatutan dan direktur utama.
“Dua posisi ini pergantiannya harus ada rekomendasi OJK. Jadi pemberi wewenang tidak bisa melanggar itu,” sebut politisi Partai Golkar.
Buntutnya, pergeseran di internal BPR UMKM Jawa Timur diduga ada unsur politik. Karenanya, Politisi Partai Golkar Jawa Timur ini, mendorong perbaikan itu tidak melanggar aturan perbankan, dan terbebas dari kepentingan politik.
Selain itu, Freddy menyebut tidak kurang 25 pimpinan cabang juga menyampaikan petisi ke Gubernur Jawa Timur sebagai pemilik saham mayoritas Bank PT Perkreditan Rakyat Jawa Timur.
Dalam surat petisi, meminta pemerintah mengambil tindakan terhadap keputusan untuk dilakukan peninjauan kembali keputusan pengurus (dewan komisaris dan direksi) PT Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur.
Freddy setuju terhadap penyederhanaan birokrasi sesuai semangat Pemprov Jawa Timur.
“Kami sepakat dengan pembenahan di BUMD, mengacu penyederhanaan birokrasi. Sebab BUMD bagian milik birokrasi. Terkait sejumlah pergeseran di PT Bank Perkreditan Rakyat UMKM Jawa Timur, kami mendorong dikembalikan pada komposisi sebelumnya, untuk menghindari konflik di internal BUMD, tentunya yang dirugikan terhadap pelayanan rakyat Jawa Timur,” tutur Freddy.
- DPRD Jatim Harap Ada Tambahan Armada Untuk Lebaran Tahun Depan
- Antisipasi PMK, Daniel Rohi Usulkan Pembatasan Lalu-Lintas Hewan Di Perbatasan Jatim
- DPRD Jatim Sebut Konflik Iran-Israel Berpotensi Menimbulkan Efek Domino Jika Terjadi Berkepanjangan
