Indikator sebaran Covid-19 yang tinggi menjadi alasan mendasar Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Jawa-Bali diperpanjang hingga 8 Februari.
- Pasien Covid-19 RSD Wisma Atlet Naik Lagi, Yang Dirawat Kini 4.631 Orang
- Pesan Anies Untuk Tenaga Kesehatan Tambahan Penanganan Covid-19 DKI
- Cegah Stunting, Surabaya Dirikan Sekolah Orang Tua Hebat
“Tidak ada alasan untuk tidak, memang harus diperpanjang,” tutur anggota Komisi IX DPR RI, Rahmad Handoyo, dilansir dari Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (21/1).
Namun demikian, dia mengingatkan bahwa PPKM memiliki sejumlah kunci keberhasilan yang harus diperhatikan. Pertama mengenai evaluasi tahap awal, khususnya tentang bagaimana agar kedisiplinan warga menjadi harga mati tidak boleh ditawar dalam pelaksanaan protokol kesehatan
PPKM, sambungnya, harus benar-benar diterapkan sesuai dengan pembatasan yang diatur. Sehingga, corona bisa mulai turun pada minggu ketiga Februari.
"Pembatasan segala bentuk kegiatan yang telah sesuai ditetapkan di dalam PPKM itu, terkait dengan perkantoran, kemudian tempat perbelanjaan, kemudian pergerakan acara-acara yang menimbulkan kerumunan benar-benar harus ketat," lanjutnya.
Terlepas dari itu, politisi PDIP tersebut menekankan agar pemerintah masif dalam melakukan pelacakan, sehingga warga yang terpapar bisa segera menjalani perawatan atau isolasi mandiri.
"Catatan berikutnya agar tracing baik dari sisi uji laboratorium baik PCR ataupun antigen dimasifkan kembali. Jadi saya kira tiga hal itu ya, penerapan disiplin, pembatasan masyarakat beraktivitas dan terakhir bagaimana upaya tracing diperbanyak," demikian Rahmad. 
- Hadapi Gelombang Ke-3 Covid, Bupati Instruksikan PTM 50 Persen dan Wisata Ditutup
- Puan Minta Pemerintah Perbaiki Akses Informasi Pelayanan Kesehatan
- Covid-19 Sudah Menjangkiti 436 Pegawai KPK
