AHY Dianggap Rising Star Pengganggu 2024, Dulu Megawati Juga Dijegal

Pengamat Sosial Politik, Moh.Trijanto/RMOLJatim
Pengamat Sosial Politik, Moh.Trijanto/RMOLJatim

Upaya gerakan kudeta kepemimpinan Partai Demokrat oleh sekelompok orang menjadi ujian bagi Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) jelang Pemilu 2024.


"Adanya gerakan upaya pengambilalihan kepemimpinan Demokrat merupakan ujian partai menjelang Pemilu 2024. Situasi seperti ini wajar terjadi di semua Parpol," kata pengamat sosial politik, Moh. Trijanto pada Kantor Berita RMOLJatim, Senin (1/2). 

Trijanto menambahkan, adanya kejadian ini bisa dijadikan momentum untuk semakin merapatkan barisan di internal partai.  

"Konflik harus dikelola secara baik.  Kalau cerdas dalam mengelola justru malah bakal membesarkan partai. Kalau salah mengelola bakal jadi blunder tingkat dewa, dan bakal menggerus perolehan suara tahun 2024 mendatang," terangnya.

Ditambahkan Trijanto, saat ini hampir siapapun yang berkuasa pasti akan melakukan hal serupa. Saat era Orba, PDI dan PPP juga mendapatkan perlakuan yang sama.  

"Seingat saya di PDI ada dua kubu Suryadi dan Megawati. Dulu Megawati juga dijegal. Toh akhirnya sejarah menjawab bahwa kubu Megawati yang akhirnya mampu bertahan dan berhasil berkuasa," tuturnya.

Karena itu, AHY sebagai salah satu rising star 2024, lanjut Trijanto, harus mampu mengelola partai dengan baik. 

"Sebagai rising star 2024, wajar AHY dianggap embrio besar sebagai pengganggu. Saya pikir SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) dan AHY bakal mampu melewatinya dengan baik. Dengan kemampuan manajemen konflik yang luar biasa, malah justru bisa memperbesar perolehan suara di tahun 2024 nanti," demikian Trijanto.

Sebelumnya AHY menyebut, 10 hari lalu, pihaknya menerima laporan dan aduan dari banyak pimpinan dan kader Partai Demokrat, baik pusat, daerah maupun cabang tentang adanya gerakan dan manuver politi koleh segelintir kader dan mantan kader Demokrat, serta melibatkan pihak luar atau eksternal partai, yang dilakukan secara sistematis.

Pelaku gerakan ini ada 5 (lima) orang, terdiri dari 1 kader Demokrat aktif, 1 kader yang sudah 6 tahun tidak aktif, 1 mantan kader yang sudah 9 tahun diberhentikan dengan tidak hormat dari partai, karena menjalani hukuman akibat korupsi, dan 1 mantan kader yang telah keluar dari partai 3 tahun yang lalu.

Sedangkan yang non kader partai, AHY menyebut, ada seorang pejabat tinggi pemerintahan, yang sekali lagi, sedang dimintakan konfirmasi dan klarifikasi kepada Presiden Joko Widodo.