Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD mengatakan mendapat tugas untuk menyelesaikan masalah UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
- Pedagang Kopi Angkringan Laporkan Ketua KPU Pusat ke Polda Jatim Namun Ditolak, Siapa Berhak Terima Laporan Pelanggaran UU ITE?
- Cak Imin Akan Evaluasi UU ITE Jika Menang Pilpres 2024
- Imbas Rocky Gerung Dipolisikan, Publik Tuntut UU ITE dan KUHP Direvisi
Menurut Mahfud, Kemenkopolhukam akan membedah UU ITE ini. Yaitu pembuatan kriteria implementatif agar tidak terjadi pasal karet dan kedua mempelajari kemungkinan revisi UU ITE.
“Saat ini pemerintah telah membuat dua tim yang akan bekerja secepatnya dalam waktu dekat ini,” kata Mahfud dalam unggahan di akun Facebook miliknya, Sabtu (20/2).
Adapun tim pertama, kata Mahfud, bertugas membentuk interpretasi yang lebih teknis dan membuat kriteria implementasi dari pasal yang dianggap pasal karet. Adapun tim pertama nanti akan dipimpin oleh Menkominfo Johnny Plate yang tetap di bawa koordinasi Kemenkopolhukam.
Lalu, sambung Mahfud, tim kedua adalah tim rencana revisi UU ITE. Tim ini sengaja disiapkan karena memang ada gugatan terhadap UU ini yang dianggap mengandung pasal karet, diskriminatif dan membahayakan demokrasi.
Di sisi lain, pemerintah juga akan mendiskusikan dan mengundang pakar untuk mengetahui mana saja yang dianggap pasal karet dan diskriminatif, juga akan mendengar DPR lantaran terdapat anggota DPR yang tidak setuju UU ITE ini direvisi.
“Selanjutnya dua tim ini akan bekerja pada hari Senin 22 Februari 2021,” pungkas Mahfud seperti dimuat Kantor Berita Politik RMOL.
- Pedagang Kopi Angkringan Laporkan Ketua KPU Pusat ke Polda Jatim Namun Ditolak, Siapa Berhak Terima Laporan Pelanggaran UU ITE?
- Cak Imin Akan Evaluasi UU ITE Jika Menang Pilpres 2024
- Imbas Rocky Gerung Dipolisikan, Publik Tuntut UU ITE dan KUHP Direvisi
