UU ITE

Aktivis Surabaya, Kusnan, mengalami penolakan yang mengejutkan saat melaporkan Ketua KPU Pusat, Hasyim Asyari, ke Satuan Perlindungan Masyarakat (SPKT) atau Krimsus Polda Jawa Timur. Laporan yang disampaikan oleh Kusnan terkait pelanggaran Pasal 32 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) itu, disambut dengan alasan yang kontroversial.

Evaluasi Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menjadi prioritas pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Amin). 

Undang-Undang (UU) Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) diminta untuk dilakukan revisi. Tuntutan ini muncul imbas dari pelaporan Rocky Gerung ke polisi.

Sekelompok pengacara muda tergabung dalam Komunitas Milenial Ganjar (Kolega), siap memback-up Ganjar Pranowo, calon presiden (capres) yang diusung PDI Perjuangan (PDIP) terkait persoalan hukum.

DPR RI telah resmi menerima Surat Presiden (Surpres) tentang revisi Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Kepolisian mengancam hukuman pidana bagi para pelaku judi slot online yang belakangan cukup marak. Dengan hanya bermodalkan ponsel dan uang puluhan ribu rupiah banyak yang menjajal peruntungan lewat judi slot online.

Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Direskrimsus) Polda Metro Jaya resmi menetapkan Moerdjoko sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Jaksa Agung ST Burhanuddin dan Menkominfo Johnny G Plate resmi menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) Pedoman Kriteria Implementasi Undang-Undang (UU) ITE.

Langkah Menteri Komunikasi dan Informatika, Jaksa Agung, dan Kapolri menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Pedoman Implementasi Pasal-Pasal Tertentu UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) melegakan kalangan perusahaan media siber di tanah air.

Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang pedoman kriteria implementasi UU ITE No 19/2016 tentang perubahan atas UU 11/2008 Tentang ITE resmi ditandatangani.

Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang pedoman kriteria implementasi UU ITE No 19/2016 tentang perubahan atas UU 11/2008 Tentang ITE resmi ditandatangani.

Rencana memasukkan pasal penghinaan presiden dalam RKUHP jangan sampai mengancam keberlangsungan demokrasi, khususnya dalam kebebasan menyampaikan pendapat.

Hasil Kajian UU 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) oleh tim yang dibentuk Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam) segera ditindaklanjuti pemerintah.

Koalisi Masyarakat Sipil meminta pemerintah menunda rencana penandatanganan Surat Keputusan Bersama KB tentang pedoman penerapan regulasi Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).