Dikenal Sebagai Birokrat yang Bersih, PDIP Terkejut Nurdin Abdullah Diciduk KPK

Nurdin Abdullah/ net
Nurdin Abdullah/ net

PDI Perjuangan akhirnya angkat bicara terkait operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Nurdin Abdullah.


Politikus senior PDIP Hendrawan Supratikno mengaku terkejut dengan penangkapan terhadap Gubernur Sulsel yang diusung oleh PDIP dan beberapa partai lainnya pada Pilgub Sulsel.

Pasalnya, sosok Nurdin Abdullah dikenal sebagai seorang birokrat yang tangkas dan bersih.

"Kami ikut terkejut. Pak Nurdin selama ini dikenal sebagai birokrat yang cerdas dan bersih," kata Hendrawan Supratikno kepada Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu di Jakarta, Sabtu (27/2).

Bahkan, sambung Hendrawan, Nurdin yang kini telah diamankan Tim Penindakan Antirasuah itu pernah menyabet penghargaan Bung Hatta Award.

"Bila beliau tersandung kasus korupsi, maka betapa kencang godaan korupsi lahir dalam sistem di sekitar kita, sehingga orang yang baik pun terpelanting," ujarnya.

Lebih lanjut, Hendrawan menyatakan bahwa saat ini semua pihak sebaiknya menunggu perkembangan dari KPK ihwal OTT yang menyasar Gubernur Nurdin dan beberapa pihak lainnya itu.

"Kita tunggu perkembangan selanjutnya," tuturnya.

Menurut Hendrawan, sudah banyak orang baik telah menjadi korban dari patologi sistemik. Patologi sistemik, kata Hendrawan, jangan sampai salah dan keliru diartikan. Sebab, patologi sistemik itu artinya sistem yang melahirkan perilaku korup sebagai anak kandungnya.

"Selama ini kita memupuk kepura-puraan seakan-akan sistem yang kita bangun sudah kompatibel dengan moral dan logika struktur insentif yang rasional," tandasnya.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menangkap tangan Gubenur Sulawesi Selatan (Sulsel) Nurdin Abdullah pada Jumat (26/2) malam hingga Sabtu dini hari (27/2) di Makassar.

Gubernur Nurdin ditangkap bersama lima orang lainnya yang terdiri dari berbagai unsur. Mulai dari pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel hingga pihak swasta.

"Ada 6 orang terdiri dari kepala daerah, pejabat di lingkungan pemprov sulsel dan pihak swasta," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi wartawan, Sabtu (27/2).

Saat dikonfirmasi mengenai kasus dugaan korupsi apa hinhga orang nomor satu di Sulsel dan rekan-rekannya itu diberondong, Ali Fikri menyebut, masih berkaitan dengan proyek infrastruktur jalan.

"Iya (infrastruktur jalan)," kata Ali Fikri.