Tokoh nasional Rizal Ramli mengatakan aksi Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko terlibat dalam Gerakan Pengambilalihan Kekuasaan (GPK) Partai Demokrat merupakan bukti bahwa tingkat kematangan demokrasi di Indonesia masih sangat rendah.
- Rizal Ramli Memang Ancaman bagi Rezim Jokowi
- Asa Sang Rajawali Tak akan Pernah Pupus
- UAS: Rizal Ramli Berani Ungkap Kebenaran Walau Pahit
“Jadi sebetulnya ini tradisi ketidakmatangan demokrasi,” tegas Rizal Ramli saat berbincang dengan pakar hukum tata negara Refly Harun di kanal YouTube, Refly Harun yang diunggah Senin (22/3).
Menurutnya, cawe-cawe pihak pemerintah dalam kepengurusan sebuah organisasi ini, sudah terjadi sejak zaman Soeharto memimpin. Tepatnya saat adanya upaya menggagalkan Gus Dur menjadi ketua umum PBNU.
Di era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), peristiwa serupa juga pernah terjadi. Tepatnya saat Muhaimin Iskandar membuat kepengurusan tandingan yang kemudian dimenangkan oleh menkumham kala itu.
“Jadi tentu nggak mungkin tanpa blessing (restu). Akhirnya kan Gus Dur sebagai pendiri dipecat, baik sebagai ketua PKB dan anggota PKB,” tutur Menko Perekonomian era Gus Dur itu.
“Ini sudah terjadi sejak dulu. PDIP juga (di era Soeharto) sampai peristiwa Kudatuli. Ini tidak dibenarkan, harus kita benahi agar partai-partai lebih mateng,” tegasnya.
Menurut Rizal Ramli, syarat jika partai tidak mau diintervensi adalah komitmen untuk hadirkan demokrasi di internal. Jika demokratis, maka anggota akan merasa terwakili oleh kepemimpinan yang ada dan tidak akan berani melakukan KLB.
Mantan Menko Kemaritiman itu mengaku sudah emiliki cara untuk membuat partai menjadi lebih demokratis dan tidak berada di bawah ketiak cukong.
Caranya adalah dengan memberi pembiayaan partai melalui APBN. Namun demikian, pembiayaan bisa dilakukan jika ada pembenahan di sistem partai. Minimal AD/ART mereka diubah agar terjadi demokratisasi di internal.
“Harus ada di AD/ART demokrasi internal partai. Tapi kalau ngaco-ngaco cari duitnya, gue tangkep lu. Itu kalau RR jadi presiden,” tutupnya seperti dimuat Kantor Berita Politik RMOL.
- Jelang Pilkada Jombang 2024, DPC Demokrat dan Gerindra Intensif Jalin Komunikasi Politik
- Santunan Anak Yatim IKAPTK Jatim, Adhy Karyono: Wujud Solidaritas dan Kebersamaan ASN Jatim
- Demokrat Berharap Khofifah-Emil Lanjut Dua Periode
