Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyatakan tidak sepakat dengan anggapan Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan soal demokrasi culas.
- Sekretaris BBHAR DPD PDIP Jatim Tuding Pemkot dan Ketua DPRD kota Madiun Hambat Proses PAW
- Terima Kunjungan Dubes Swiss, Pj Gubernur Adhy Jajaki Peningkatan Kerjasama Sektor Perdagangan dan Investasi
- Kenapa Pemerintah Keberatan Lockdown, Yang Dipakai Itu Uang Rakyat Sendiri
"Indeks demokrasi memang turun, tapi demokrasi culas sepertinya terlalu kejam penilaiannya," kata Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera, dilansir dari Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (25/4).
Ia mengamini, dalam demokrasi di Indonesia memang terjadi persoalan. Namun demikian, sudah seharusnya perbaikan demokrasi menjadi tanggung jawab parpol untuk memperbaikinya.
Tanggung jawab itulah yang diambil PKS untuk tetap berposisi sebagai oposisi.
"Buat PKS, jadi oposisi adalah pilihan sadar berbasis etika dan logika demokrasi. Jika ada parpol lain yang mau memperkuat oposisi, kami tentu bahagia," tandasnya.
Dalam pidato politiknya, Ketum PAN, Zulkifli Hasan sebelumnya menyatakan bahwa demokrasi jauh dari musyawarah mufakat. Pilkada hingga Pilpres menunjukkan demokrasi culas alias curang dan hanya berpikir menang.
"Pilkada 2017, 2018, Pileg dan Pilpres 2019 serta Pilkada serentak 2020 yang telah lalu telah menunjukkan kepada kita karakter demokrasi yang culas dan hanya berpikir menang-menangan," kata Zulkifli Hasan dalam pidato yang disiarkan di kanal YouTube, Rabu (24/3).
- Survei Parpol ARCI Jatim: Golkar-Gerindra Dekati PKB-PDIP
- Partai Pecahan Golkar Jika Bersatu di 2024 Bisa Kalahkan PDIP
- Doa Habib Luthfi: Semoga Presiden Jokowi Diberi Kekuatan Memimpin Negeri
