Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto layak dicopot dari jabatannya atas tenggelamnya KRI Nanggala 402 dan juga gugurnya Kepala BIN Daerah Papua akibat ditembak kelompok kriminal bersenjata saat melintasi Distrik Beoga, Kabupaten Puncak, Papua.
- Pemkot Surabaya Beri Perhatian Khusus Para Istri Patriot Ksatria KRI Nanggala 402
- TNI AL Beri Penghargaan PT Priamanaya Energy Usai Bantu Keluarga Awak KRI Nanggala-402
- Pelindo Bersatu Berikan Tali Asih Pada Keluarga KRI Nanggala 402
Desakan pencopotan itu disampaikan politisi PAN Ahmad Yohan, sebab Panglima TNI lebih sering mengurusi organisasi massa ketimbang profesional dalam bidang kemiliteran hingga berujung jatuhnya korban dari instansi TNI.
“Panglima TNI yang lebih sering urusin Ormas ketimbang fokus ke profesional kemiliteran. Penertiban Ormas itu tugas Polri. Terkecuali Polri tidak mampu. Kalau Menhan dan Panglima TNI malfunction, untuk apa dipertahankan. Mundur saja kalau begitu,” tegas Yohan dilansir Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (27/4).
Selain itu, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto juga tidak melakukan tugas dan fungsinya sebagai menteri yang menjaga pertahanan negara.
Bahkan Yohan menilai Ketua Umum Partai Gerindra itu dinilai tidak memiliki wawasan politik dan ekonomi kemaritiman yang baik.
"Sebagai negara archipelago, maka sumber daya ekonomi kita adalah sektor maritim. Ini yang harus dijaga mati-matian dengan sistem dan infrastruktur militer yang mumpuni,” ujarnya.
"Makanya, wawasan politik ekonomi kemaritiman menteri juga jangan ecek-ecek dong. Ketahanan pangan itu sudah ada kementerian teknisnya,” tandasnya.
- Panglima TNI Tunjuk 5 Pangdam Baru
- Oknum TNI Diduga Aniaya Relawan Ganjar-Mahfud di Boyolali, Panglima TNI: Itu Ranahnya KSAD
- Presiden Jokowi Lantik Jenderal Agus Subiyanto Sebagai Panglima TNI
