Menteri Sosial, Tri Rismaharini melapor ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bahwa Kementerian Sosial (Kemensos) telah menonaktifkan 21 juta lebih data ganda penerima bantuan sosial (Bansos).
- KPK Periksa Politisi PDIP Herman Hery Terkait Bansos
- Kerugian Negara Korupsi Bansos Presiden Jokowi Membengkak jadi Rp250 M
- KPK Ungkap Korupsi Bansos Presiden Jokowi Rugikan Negara Rp125 Miliar
Merespons hal itu, pakar hukum Universitas Al Azhar Indonesia Suparji Ahmad mengatakan indikasi penyalahgunaan wewenang secara sistemik sangat kuat jika memang data penerima Bansos yang ganda sebanyak 21 juta orang.
Analisa Suparji, tidak logis jika terjadinya data ganda itu karena disebabkan oleh human error.
"Indikasi sistemik sangat kuat jika memang data penerima Bansos yang ganda sampai 21 juta. Jika itu dianggap by accident atau adanya error dalam pencatatan atau human error rasanya tidak logis. Error pada umumnya tidak sampai massif jumlahnya," demikian kata Suparji Ahmad dilansir Kantor Berita Politik RMOL, Senin (3/5).
Lebih lanjut, Suparji meminta KPK melakukan penyelidikan menindaklanjuti temuan Risma yang dilaporkan ke lembaga antirasuah itu.
Tujuannya, memeriksa berbagai pihak yang terkait dengan perkara pendataan penerima Bansos.
"KPK harus melakukan penyelidikan dan penyidikan memeriksa pihak-pihak yang terlibat dimulai dari tahun adanya data ganda tersebut. Jika ini benar sungguh tragis karena dana Bansos dikorup," pungkas Suparji.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Kejagung Ungkap 150 Buzzer Terlibat Kasus Perintangan Penyidikan di Tiga Kasus Besar
- Pengelola Buzzer Jadi Tersangka Perintangan Penyidikan Dalam Berbagai Kasus Korupsi
- Kejagung Periksa 12 Saksi Kasus Tata Kelola Minyak
