Ketua KPK Filri Bahuri memaparkan kasus tindak pidana korupsi yang ditangani oleh KPK sepanjang tahun 2004 hingga 2020. Berdasarkan data, pejabat di tingkat Pemerintah Kabupaten/Kota (Pemkab/Pemkot) dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) paling banyak ditangkap KPK karena terlibat korupsi.
- Gus Muhdlor Melawan KPK, Resmi Ajukan Praperadilan
- Permohonan Sengketa Pilpres Anies-Muhaimin Ditolak MK
- KPK Periksa Kebenaran Gus Muhdlor Sakit Tak Hadir Pemeriksaan
Hal tersebut dipaparkan Firli saat pembekalan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri bagi Bupati/Wali kota dan Wakil Bupati/Wakil Wali Kota Hasil Pilkada Serentak 2020 yang digelar Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM), Pusat Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara virtual Rabu (9/6).
Dari catatan KPK, sebanyak 409 orang pejabat dari Pemkab/Pemkot dan Pemprov yang ditangkap, lalu 382 orang berasal dari Kementrian dan Lembaga.
Sementara berdasarkan jenis profesi dan jabatan. Sebanyak 329 orang pihak swasta, diikuti Anggota DPR/DPRD sebanyak 280 orang, Eselon I/II/III 235 orang, Walikota/Bupati 129 orang dan Gubernur 21 orang.
"Modus operandi didominasi oleh penyuapan, 739 kasus, pengadaan barang dan jasa 236 kasus dan penyalahgunaan anggaran 50 kasus," demikian Firli.
- Gus Muhdlor Melawan KPK, Resmi Ajukan Praperadilan
- Permohonan Sengketa Pilpres Anies-Muhaimin Ditolak MK
- KPK Periksa Kebenaran Gus Muhdlor Sakit Tak Hadir Pemeriksaan
