Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky, meminta Pemerintah Desa bersama Pendamping ataupun TKSK untuk selalu berkoordinasi dan bersinergi dengan Pemkab.
- Titik Blackspot dan Troublespot di Kabupaten Tuban yang Wajib Diwaspadai Pemudik
- Ramadan 2024, PHE TEJ Serahkan 1500 Paket Sembako Kaum Dhuafa hingga Anak Yatim Piatu
- Gempa Tektonik Tuban Terasa di Lamongan, Warga Berhamburan Keluar Rumah
Hal ini disampaikan disela-sela peninjauan langsung bantuan sosial ke rumah-rumah warga di Kecamatan Palang dan Semanding. Peninjauan yang kedua kalinya ini adalah untuk memastikan bantuan sosial yang diterima oleh warga telah sesuai dengan peruntukannya.
Kepada Kepala Desa, Pendamping dan TKSK, Bupati Lindra berharap agar warga yang tidak masuk dalam salah satu kriteria bansos dari kementerian bisa diikutsertakan dalam program bantuan lain, yang dikelola oleh Pemkab melalui APBD ataupun dari Pemerintah Desa melalui Dana Desa.
"Inilah pentingnya bersinergi, berkolaborasi, dan membangun komunikasi satu sama lain, sehingga kita bisa memetakan mana warga yang tidak tercover di salah satu bansos, nantinya bisa diusulkan ke program bansos lainnya," terangnya, dikutip Kantor Berita RMOLJatim, Jum'at (30/7).
Sebelumnya dalam peninjauan kali ini, Bupati Tuban menemukan masih banyak warga yang membutuhkan bantuan namun belum tercover bantuan sosial apapun.
"Masalah yang ditemukan masih sama seperti kemarin, akan tetapi di sini banyak sekali warga miskin yang harusnya mendapatkan bantuan belum tersentuh bansos sama sekali," tutur Bupati Lindra
"Padahal hak masyarakat miskin untuk mendapatkan bantuan sosial adalah mutlak, untuk itu kita harus hadir di tengah-tengah mereka," tegasnya.
Selain itu masih banyak ditemukan adanya ketidak sesuaian data kependudukan yang dimiliki Keluarga Penerima Manfaat (KPM), akibatnya mereka tidak mendapatkan bantuan sosial yang seharusnya bisa dimanfaatkan.
Selain itu juga, harga komoditi yang terlalu mahal hingga adanya biaya administrasi atau iuran sukarela dari warga kepada agen masih ditemui dalam sidak kali ini. Beberapa komoditi yang dianggap kurang layak untuk diberikan kepada KPM karena masih dalam konsisi belum siap untuk diolah atau dikonsumsi.
Temuan lain, adanya bansos BPNT yang dijual oleh KPM. Untuk hal ini, Bupati meminta agar jenis bantuan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan KPM. Seperti lansia yang sebatang kara, lebih diutamakan mengikuti program PKH.
"Kalau sudah sepuh, untuk masak pun mereka tidak bisa, apalagi bekerja. Jadi lebih baik uang, sehingga bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan lain," jelas nya.
Bupati Lindra menyampaikan bahwa sidak akan kembali dilakukan di tempat yang lain, hal ini untuk dapat memastikan bantuan telah sesuai dan dapat meringankan beban masyarakat miskin.
“Semua temuan akan kita tindak lanjuti, kami juga membentuk tim untuk melakukan sinkronisasi data. Mari kita semua bersatu dan bersinergi untuk memperbaiki penyaluran bansos di Kabupaten Tuban agar lebih tepat sasaran," pungkasnya.
- Titik Blackspot dan Troublespot di Kabupaten Tuban yang Wajib Diwaspadai Pemudik
- Ramadan 2024, PHE TEJ Serahkan 1500 Paket Sembako Kaum Dhuafa hingga Anak Yatim Piatu
- Gempa Tektonik Tuban Terasa di Lamongan, Warga Berhamburan Keluar Rumah
