Bupati Hendy Mau Pindahkan Kantor Pemkab dan DPRD Jember, Begini Alasannya 

Bupati Jember Hendy Siswanto saat penyampaian jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi di DPRD Jember/Ist
Bupati Jember Hendy Siswanto saat penyampaian jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi di DPRD Jember/Ist

Bupati Jember Hendy Siswanto bertekad mewujudkan pemindahan kantor Pemkab Jember dan DPRD Jember yang sudah menjadi visi dan misinya setelah terpilih sebagai kepala daerah. Langkah ini diambil sebagai upaya untuk memajukan perekonomian Kabupaten Jember. 


Namun untuk bisa mewujudkan rencana itu, tentunya harus tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah ( RPJMD) Kabupaten Jember tahun 2021-2026.  

"Ini adalah pengembangan kota ya. Kalau tidak dipindah ekonomi tidak akan menyebar. Coba kita lihat, Jember Selatan bagus dan Jember Utara kurang bagus," kata Bupati Hendy usai sidang penyampaian jawaban Bupati Jember atas pandangan umum fraksi-fraksi di DPRD Jember dikutip Kantor Berita RMOLJatim, Rabu (1/9).

Dia menegaskan pemindahan pusat kantor pemerintahan sangat penting. Apalagi Pemkab Jember memiliki wilayah yang luas, dan jumlah penduduk yang banyak. Oleh karenanya potensi lahan yang luas ini, maka harus dimanfaatkan untuk peningkatan ekonomi dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemkab Jember.  

"Saat ini penduduk Jember 2,5 juta, mungkin tahun depan sudah 2,6 juta," jelasnya. 

Meski demikian, realisasi pemindahan tersebut tidak serta merta diwujudkan. Melainkan harus dilakukan secara bertahap. Mulai dari desain, konsultasi dan masih ada tahapan-tahapan lainnya.

Dia menjelaskan pemindahan pusat pemerintahan ini, sudah sangat urgent sekali dan Jember harus berbenah dan berkembang. 

"Kalau terus kumpul seperti ini, secara ekonomi tidak bagus, pemanfaatan lahan tidak akan berkembang. Kita harus punya wajah baru kota Jember," katanya. 

Sebelumnya Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan menolak rencana pemindahan kantor itu. Sebab, pemindahan Kantor pemerintahan, akan menguras banyak anggaran. Apalagi saat ini masyarakat mengalami ekonomi akibat pandemi Covid-19. 

"Sebaiknya anggaran itu dimanfaatkan untuk bantuan kesehatan, modal usaha atau sembako," ucap  Wakil Ketua PDI Perjuangan Widarto.