Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) para pejabat mengalami lonjakan harta saat pandemi. Termasuk Presiden Joko Widodo.
- ProDem Sesalkan Politisi Senior PDIP yang Plin-plan Soal Presiden Tiga Periode
- Ganjar, Antara Mimpi Jadi Capres dan Kasus Korupsi Bank Jateng
- Ketum ProDEM: Reformasi Diselewengkan, Oligarki Merampok Demokrasi
Ketua Majelis Jaring Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM) Iwan Sumule menilai laju pertumbuhan ekonomi kuartal II 2021 ternyata berbanding lurus dengan penghasilan 7,07 persen pejabat negara yang berada di Kabinet Indonesia Maju.
“Ekonomi tumbuh 7,07 persen berdampak pada kekayaan Presiden Jokowi, Luhut, dan mayoritas menteri lainnya,” ujar Iwan Sumule dilansir dari Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (15/9).
Namun demikian, Iwan Sumule mengurai bahwa kondisi ini berbanding terbalik dengan rakyat Indonesia yang justru mengalami kesulitan ekonomi.
Katanya, berdasarkan catatan Bank Indonesia, Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE) sebesar 59,4 pada Agustus 2021 merupakan hasil jawaban dari 70,3 persen responden yang menjawab kondisi saat ini lebih buruk dibanding enam bulan sebelumnya. Hanya 29,7 persen yang menjawab kondisinya lebih baik.
Fakta ini, sambung Iwan Sumule, membuktikan bahwa kebijakan yang diambil selama pandemi tidak pro dengan rakyat kecil. Bahkan menjurus pada spekulasi bahwa kebijakan itu diambil berdasarkan kepentingan untuk menyelamatkan pihak-pihak tertentu dari badai pandemi.
“Tapi by the way, hebat-hebatlah para pejabat negara kita, bisa membuat ekonomi keluarganya meningkat,” tutupnya.
- Jaksa Telat Lapor LHKPN Malah Dapat Promosi, Kejagung Dinilai Lalai
- KPK Mulai Uji Coba Teknologi AI untuk Memeriksa LHKPN
- LHKPN Sekdaprov Jatim Naik ke Penyelidikan KPK
