DPRD Banyuwangi Minta Semua Program SKPD Mendukung Recovery Pascacovid

Ketua Komisi IV DPRD Banyuwangi, Vicky Septalinda/RMOLJatim
Ketua Komisi IV DPRD Banyuwangi, Vicky Septalinda/RMOLJatim

Komisi IV DPRD Banyuwangi meminta kepada seluruh program pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk mendukung upaya pemerintah melakukan pemulihan atau recovery pascacovid.


Hal itu dikatakan Komisi IV dalam rapat koordinasi pembahasan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Tahun 2021 di ruang komisi bersama SKPD. Di antaranya Bappeda, Dinas PU Cipta Karya, Perumahan dan Permukiman, Dinas PU Pengairan, dan Dinas Pendidikan.

Ketua Komisi IV, Vicky Septalinda mengatakan, dalam rakor bersama jajaran SKPD seluruh dinas diharapkan turut fokus membantu upaya pemulihan atau recovery pascacovid.

"Artinya dalam pembahasan ini kita tidak terlepas dengan urusan covid. Karena di perencanaan anggaran tahun kemarin sampai pelaksanaannya, kita lagi menghadapi pandemi Covid-19," kata Vicky usai rakor, Rabu (22/9).

Semua SKPD, lanjutnya, tidak bisa dikatakan bahwa urusan Covid itu hanyalah masalah kesehatan. Tetapi, semua urusan seperti sarana dan prasarana perekonomian, pendidikan, dan pembangunan fisik juga harus mendukung upaya pemulihan atau recovery pascacovid.

"Misalkan dinas pendidikan, saat ini sudah dilakukan tatap muka. Postur anggaran dan perencanaan apa yang dilakukan disaat proses perencanaan perubahan anggaran ini. Begitu juga perencanaan pembangunan fisik yang bisa diarahkan untuk menunjang terbukanya lapangan pekerjaan," papar Vicky.

Sebab, di Banyuwangi, kata Vicky, pekerjaan di sejumlah SKPD sempat terhambat saat Banyuwangi berada di level 4 PPKM. Namun, saat ini posisi Banyuwangi berada di level 2 PPKM, sehingga serapan anggaran dapat dimaksimalkan.

"Tadi kita sampaikan kepada Dinas PU agar pekerjaan fisik dilakukan secara padat karya untuk menunjang lapangan pekerjaan," ujarnya.

Sepanjang rakor tersebut berlangsung, pihak sekretariat DPRD Banyuwangi juga melakukan pembatasan jumlah peserta, sehingga tidak terjadi kerumunan. Saat memasuki ruangan Komisi IV seluruhnya diarahkan untuk menggunakan hand sanitizer, memakai masker, dan menghindari berjabat tangan.