Hari tani Nasional yang jatuh 24 September menjadi atensi berbagai pihak termasuk DPRD Bondowoso.
- Satu Janji Anies Tunai Lagi, SAKIP DKI Dapat Nilai A
- Dijuluki "The King of Angin Sorga", Ini Tiga Janji Luhut yang Menyakiti Hati Rakyat
- Suseskan Pemilu 2024, PPP Tawarkan Program Nyata
Guna mendukung program pertanian, Komisi ll DPRD Bondowoso meminta Pemkab perhatikan taraf hidup dan kesejahteraan petani, karena hampir 80% masyarakat Bondowoso hidup dalam bidang pertanian.
Untuk merealisasikan hal itu,maka harus disokong oleh anggaran yang memadai untuk menjalankan program-program pemerintah.
Ketua Komisi II DPRD Bondowoso, Andi Hermanto mengatakan bahwa pemerintah terutama tim anggaran kabupaten seharusnya membuat skala prioritas dalam hal penganggaran.
"Anggarannya bagaimana Dinas Pertanian yang merupakan Wakil Bupati yang membidangi pertanian, itu bisa memberikan pelayanan yang maksimal kepada petani, " ujarnya saat dikonfirmasi Kantor Berita RMOLJatim, Jumat (24/9).
Tak sampai di situ, Andi meminta pemerintah tak hanya sekadar wacana dalam menjalankan program-program pertanian.
Salah satu contohnya yakni Demontration Plot (Demplot) di masing-masing desa dan kecamatan. Baginya, demplot yang menjadi percontohan untuk petani setempat hanya sekadar wacana sejak dulu.
" Sekarang kan percuma juga, program yang diluncurkan hanya sekedar wacana. Terus terang rata-rata di Komisi II, selain anggota DPR juga petani, gitu loh," ungkapnya.
Diharapkan, petani di Bondowoso agar lebih mandiri. Sehingga, pemerintah perlu meningkatkan pembinaan terutama bagi buruh tani, bukan hanya pemilik lahan.
" Bagaimana buruh tani bisa menikmati bantuan yang dikucurkan oleh pemerintah. Jangan sampai bantuan-bantuan itu jatuh kepada pemodal," imbuhnya.
Diakuinya, selama ini Komisi II mendorong Dinas Pertanian agar anggaran program yang direncanakan dapat ditangani dengan baik sehingga tujuan peningkatan taraf hidup para petani dapat terlihat.
- PKB Usung Mak Rini-Santoso di Pilbup Blitar 2020
- Aksi Kamisan Bentangkan Spanduk Pinokio: Jokowi Jangan Bohong!
- Pemerintah Diminta Tunda Penandatanganan SKB Pedoman Penerapan UU ITE, Ini Alasannya
