Koordinator Program Keluarga Harapan (PKH) Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo, Faridatun Nikmah, mengakui, kalau pihaknya sudah mendapat informasi adanya dugaan pemotongan dana PKH yang dilakukan oleh oknum kelompok penerima.
- Cerita Pemkot Kediri Antarkan ODGJ Ke RSJ Lawang Malang Untuk Dirawat
- Pemkot Surabaya Terjunkan 20 Dump Truck Dukung Pengangkutan Sampah Hasil Kerja Bakti Warga
- Inspektorat Pemkot Surabaya Terima 40 Laporan Pelayanan Publik Selama Tahun 2022
"Saya sudah mendapatkan informasi itu. Bahkan kita (PKH) sudah turun ke lokasi desa sebelum para penerima PKH mendatangi Mapolres Probolinggo," jelasnya, pada Kantor Berita RMOLJatim, Jumat (8/10).
Menurutnya, informasi yang didapat oleh pendamping PKH itu, akibat adanya laporan dari tiga orang penerima manfaat.
"Sebelumnya memang ada tiga orang yang melaporkan ke kita. Kemudian kita tindak lanjuti dan sudah melakukan mediasi di tingkat desa bersama kepala desanya," tegasnya.
Setelah dilakukan mediasi lanjut pengurus Fatayat NU Kabupaten Probolinggo ini, memang ditemukan adanya dugaan pemotongan dana PKH.
"Jadi memang ada ketidak cocokan. Penerima itu hanya menerima sekian ratus ribu saja," ungkap Farida.
Namun, petugas PKH berusaha mempertanyakan dugaan pemotongan ini ke ketua kelompok penerima manfaat.
"Jadi penerima PKH ini mempercayakan sepenuhnya pada ketua kelompok. Baik yang menggesek ATMnya dan yang mencairkan bantuannya," tegas dia.
ATM diberikan pada ketua kelompok itu lanjut Farida, karena penerima manfaat ini beralasan tidak tahu cara mencairkan bantuan di mesin ATM.
"Padahal kalau memang tidak tahu caranya, pendamping PKH ini siap mengantarkan dan siap membantu," tuturnya.
Dengan diadukannya ketua kelompok tersebut ke Polres Probolinggo, PKH Kecamatan Dringu mempercayakan sepenuhnya pada kepolisian.
"Kita hormati proses hukum yang berlaku, karena sudah masuk polres," sebut dia.
Sementara itu, Camat Dringu, Ulfi Ningtiyas mengatakan, kalau pihaknya sudah mewanti-wanti pada semua petugas agar tidak melakukan pengurangan atau pemotongan semuan bantuan dalam bentuk apapun.
"Kita sudah berusaha semaksimal mungkin dan sudah memberikan pemahaman pada petugas semuanya, jangan sampai ada pemotongan sekecil apapun," katanya.
Sebab, bantuan dari pemerintah tersebut harus di rasakan oleh masyarakat yang memang haknya.
"Memang itu haknya penerima manfaat, jangan di ambil lagi kasihan warga penerima," pungkasnya.
Sebelumnya diberitakan, Sejumlah emak-emak penerima Program Keluarga Harapan (PKH), di Desa Randuputih Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo mendatangi Mapolres Probolinggo.
Dia mendatangi Mapolres Probolinggo, mengadukan kalau dana PKH diduga dipotong oleh ketua kelompoknya.
Mereka yang mendatangi itu ialah, Husnawiyah (32), Sumina (63), Suliana (32), Suliati (46), Misnaya (48), Tumarah Kumawati (31).
"Kami mendatangi (Polres Probolinggo) ini, karena dana PKH saya di potong pak," jelas Tumrah Kusumawati, saat ditemui di Mapolres Probolinggo, Kamis (7/10).
Menurutnya, pemotongan dana bantuan dari Kementrian Sosial (Kemensos) tersebut diduga telah dilakukan oknum ketua kelompok PKH itu selama dua tahun berturut-turut, dimulai tahun 2020 lalu hingga sekarang.
"Sudah dua tahun ini pak. Dan itu bervariasi (pemotongan) besarannya," jelas dia. 
- Sapa 1.657 Pilar Sosial Wilayah Bakorwil Bojonegoro, Gubernur Khofifah: Mereka Pahlawan Era Digital Melawan Kemiskinan
- Hasil Survei Indikator: Bantuan Pemerintah Masih Banyak Bermasalah
- PKH Gresik Diduga Dimanfaatkan untuk Pemenangan Caleg
