Karakter pejabat yang memiliki integritas akan menjadi budaya di Kementerian Sosial jika melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
- Ratusan Penyandang Disabilitas Kota Probolinggo Terima Bantuan Kemensos
- Izin ACT Dicabut, Kemensos Dinilai Offside
- Singgung Permensos 8/2021, ACT Klaim Belum Terima Surat Teguran Sebelum Izin Dicabut
Baca Juga
Bahkan, percepatan budaya pegawai yang berintegritas akan lebih cepat direalisasikan jika menggandeng KPK.
Pernyataan itu disampaikan oleh Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini usai mengikuti acara kegiatan Penguatan Antikorupsi Penyelenggara Negara Berintegritas (PAKU Integritas) bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Risma mengajak seluruh pejabat beserta istrinya mengikuti sesi materi di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, Selasa siang (16/11).
"Yang ingin disampaikan di sini adalah bagaimana pendidikan karakter integritas itu menjadi suatu budaya untuk menangkal selain perbaikan sistem yang kita buat, itu untuk menangkal praktik-praktik korupsi," ujar Risma kepada wartawan.
Dikatakan Risma, dengan adanya kegiatan pendidikan antikorupsi, ia mengaku menyambut baik.
Mantan Walikota Surabaya dua periode ini berharap, lembaganya terus mendapat pendampingan dari KPK.
- Siap Kooperatif, Rafael Alun Bantah Akan Kabur ke Luar Negeri
- Di Hadapan Kepala Daerah, Ketua KPK Beberkan Program Prioritas Presiden
- Masyarakat Bisa Bantu KPK Awasi Harta Kekayaan Pejabat Negara
