Iklim demokrasi di Indonesia tercatat mengalami penurunan pada beberapa tahun belakangan ini. Utamanya, soal bagaimana kebebasan berpendapat dan menyampaikan kritik pada pemerintah.
- Jelang Pilkada Jombang 2024, DPC Demokrat dan Gerindra Intensif Jalin Komunikasi Politik
- Santunan Anak Yatim IKAPTK Jatim, Adhy Karyono: Wujud Solidaritas dan Kebersamaan ASN Jatim
- Demokrat Berharap Khofifah-Emil Lanjut Dua Periode
Hal tersebut menjadi catatan akhir tahun 2021 Partai Demokrat yang disampaikan Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra.
Salah satu indikator merosotnya demokrasi di Indonesia, kata Herzaky, saat semakin banyak kritikus pemerintah yang mendapat intimidasi siber dan bahkan juga berujung diproses hukum.
"Berbicara berbeda atau mengkritik pemerintah, bisa berujung dipolisikan, di doxing, bahkan diretas akun media sosialnya," ujar Herzaky dilansir dari Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (31/12).
Bagi Herzaky, belakangan ini, berdialektika yang merupakan ruh dari demokrasi, kini sudah menjadi barang langka.
"Karena begitu pendukung pemerintah yang kalah berdialektika, bisa berujung pada laporan ke polisi, ataupun membawanya ke pengadilan," terangnya.
Menurutnya, ketika kritikus pemerintah diproses pada jalur hukum, hal tersebut tidak ubahnya sebuah permainan dari pendukung pemerintah untuk memainkan emosi dan energi pihak-pihak seberang.
"Padahal, entah pasal apa yang dituduhkan. Hanya ingin menakut-nakuti dan menghabiskan energi pihak yang di luar pemerintahan," pungkasnya.
- Jelang Pilkada Jombang 2024, DPC Demokrat dan Gerindra Intensif Jalin Komunikasi Politik
- Aktifis 90 Soroti Pernyataan Ketua MPR Yang Ingkari Demokrasi
- Santunan Anak Yatim IKAPTK Jatim, Adhy Karyono: Wujud Solidaritas dan Kebersamaan ASN Jatim
