Pemindahan ibukota negara (IKN) baru dari DKI Jakarta ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur terus menuai kritik dari masyarakat. Terlebih setelah DPR mengesahkan RUU IKN menjadi UU.
- Amien Rais Desak Mulyono Segera Dibawa ke Pengadilan
- Antisipasi Over Capacity, Penghuni IKN Tak Lebih dari Dua Juta Jiwa
- Jokowi Pensiun Tahun Depan, Bamsoet Tegaskan Pembangunan IKN Tetap Berjalan
Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Din Syamsuddin bahkan sudah menegaskan penolakan dan segera menggugat UU tersebut ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Senada itu, Deklarator KAMI, M. Said Didu memberi sejumlah catatan tentang ibukota baru yang dikebut Presiden Joko Widodo di periode kedua tersebut.
“Pertama, lahir dari keinginan pribadi, tanpa study mendalam. Kedua ditujukan untuk kenikmatan oligarki. Artinya bukan untuk kemaslahatan orang banyak,” ujarnya lewat akun Twitter pribadi, Senin (24/1).
Said Didu juga mencatat bahwa IKN dibangun dari dana utang atau pihak ketiga. Adapun kebijakan ini mendapat dukungan penuh dari para penjilat kekuasaan.
“(Catatan selanjutnya) bukan untuk kepentingan rakyat,” tutupnya dimuat Kantor Berita Politik RMOL.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Minat ASN Pindah ke IKN Masih Rendah, Bukan Karena Gaji
- IKN Proyek Pencitraan, Sekarang Memang Harus Terbengkalai
- Ratusan Investor Masuk IKN Cuma Prank, Rakyat Kena Tipu