ibukota negara

Jumlah penduduk di Ibu Kota Nusantara (IKN) nantinya dibatasi 2 juta jiwa saja.

Pemindahan dan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dari Jakarta ke Kalimantan Timur akan tetap dilaksanakan, sekalipun Presiden Joko Widodo sudah tidak lagi menjabat Presiden RI pada tahun depan.

Kalangan mahasiswa meyakini pemerintah dapat merealisasikan rencana pemindahan ibukota negara ke Kalimantan Timur, tepatnya di kawasan IKN Nusantara.

Untuk memuluskan proyek pembangunan ibu kota negara (IKN) Nusantara, Presiden Joko Widodo akan meninjau langsung secara rutin 3 bulan sekali.

Banyaknya penolakan terhadap UU Ibu Kota Negara (IKN) sesungguhnya adalah indikator bahwa ada sesuatu yang salah dari UU IKN tersebut.

Proses realisasi pembangunan proyek Ibu Kota Negara (IKN) di Penajam Paser Utara dikhawatirkan hanya akan menjadi ruang bagi asing untuk bancakan semata. Karena itu pemerintah diingatkan untuk tidak memberi ruang terlalu luas pada investor asing. 

Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan merespon pro kontra pemindahan ibu kota negara (IKN) yang terjadi beberapa pekan ini.

Nama-nama yang dianggap layak menjadi Kepala Badan Otoritas Ibu Kota Negara (IKN) terus dimunculkan oleh sejumlah elemen masyarakat.

Sumber dana pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur terus disorot oleh banyak kalangan. Mulai sumber yang rencana anggarannya berasal dari investasi swasta, BUMN dan belum adanya alokasi APBN di tahun 2022 ini.

Proyek Ibu Kota Negara (IKN) dinilai sebuah proyek yang mengada-ngada karena berbagai macam masalah yang ditimbulkannya setelah UU IKN disahkan DPR RI bersama pemerintah.

Pemilihan presiden (Pilpres 2024) menjadi peristiwa politik krusial bagi perjalanan sejarah Bangsa Indonesia. Sebab, pasangan presiden dan wakil presiden ke depan akan menentukan sukses tidaknya megaproyek Ibukota Negara (IKN) di Kalimantan Timur yang diwariskan Presiden Joko Widodo.

Kementerian Keuangan mengungkapkan dana pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) dari APBN hanya dikucurkan untuk penyediaan infrastruktur dasar dan kawasan inti pusat pemerintahan IKN.

Pendanaan untuk pembangunan ibu Kota Negara (IKN) nampaknya akan makin memberatkan kondisi fiskal negara. Terbaru baru saja terungkap bahwa di APBN tahun 2022 belum ada alokasi APBN untuk pembanguan IKN.  

Keputusan pengesahan Undang Undang Ibu Kota Negara (UU IKN) sebaiknya segera dibatalkan. Alasannya, karena dalam pembahasan prematur dan bertentangan dengan UUD 1945.