Reses Di Jogoloyo, Hadi Dediansyah Bantu Selesaikan Sengketa Tanah Warga

Anggota DPRD Jawa Timur Hadi Dediansyah menggelar reses di kelurahan Jogoloyo, kecamatan Dukuh Pakis Surabaya. Dalam agenda itu, wakil ketua DPD Gerindra Jatim itu mendapat keluhan bahwa tanahnya diakui pihak TNI AL dan Pertamina.

Baca Juga
• Gatot Supriyadi Siap Fasilitasi Aspirasi Warga Mojokerto
• Hindari Kebocoran, Hidayat Usulkan Distribusi Pupuk Subsidi Gunakan KUD
• Heri Poniman Serap Aspirasi Warga Kota Probolinggo

 “Kita akan bantu menjembatani dan menyelesaikan kasus ini. Kita akan panggil pihak AL dan Pertamina untuk mengklarifikasi permasalahan tersebut,” katanya di hadapan warga yang hadir.

 Anggota DPRD Jatim dari Dapil Surabaya itu meminta agar masyarakat mengumpulkan sejumlah dokumen agar bisa mengawal kasus tersebut hingga tuntas.

Menurut dia, dengan memegang dokumen autentik dan memahami sejarah kepemilikan tanah, maka warga bisa menjelaskan bahwa mereka adalah pemilik lahan tersebut.

“Saya minta panjenengan semua mengumpulkan dokumen dan para saksi yang mengerti dan memahami sejarah kepemilikan tanah ini,” terang politisi partai Gerindra ini.

Dikatakan Hadi Dediansyah, menurut informasi, tanah tersebut ditinggali warga sejak tahun 1924. Karena itu, dia mengaku heran ada institusi negara yang mengklaim kepemilikan lahan tersebut.

 “Menurut informasi warga yang berdomisili di Jogoloyo ini menurut sejarah, mereka menempati sejak tahun 1924, artinya bahwa NKRI berdiri 17 Agustus 1945, dan ketika ada institusi negara mengklaim bahwa tanah ini miliknya, ini suatu pelanggaran sejarah,” tambahnya.

Untuk menyelesaikan kasus tersebut, wakil ketua komisi A DPRD Jatim itu akan memanggil sejumlah institusi terkait untuk dimintai klarifikasi.

Diharapkan, setelah ada pertemuan, masalah tersebut bisa diselesaikan dan warga mendapatkan haknya kembali atas kepemilikan tanah di Jogoloyo.

“Karena sejarah membuktikan, di sini sudah ada warga dulu. Artinya ketika terkait dengan masalah hukum, semua instansi yang terkait akan kita panggil di komisi A, biar ada solusi. Masalah ini tidak menjadi tarik ulur dari beberapa kepentingan. Dari pemerintah kota sendiri, BPN sendiri, angkatan laut sendiri, maupun Pertamina. Jadi semua lembaga yang terkait saling mengklaim. Untuk itu, kita harus duduk satu meja di DPRD provinsi Jawa Timur, di Indrapura,” pungkasnya.

Baca Juga
• Komisi D DPRD Jatim Apresiasi Layanan Mudik di Bandara Abdulrachman Saleh Malang
• DPRD Jatim Harap Ada Tambahan Armada Untuk Lebaran Tahun Depan
• Antisipasi PMK, Daniel Rohi Usulkan Pembatasan Lalu-Lintas Hewan Di Perbatasan Jatim