Putra Daerah Perlu Dilibatkan di Struktur Badan Otorita IKN

Desain Ibukota Negara di Kalimantan Timur/Net
Desain Ibukota Negara di Kalimantan Timur/Net

Sejumlah tokoh dan putra daerah Kalimantan menyambut baik rencana pemerintah untuk memindahkan ibukota negara dari Jakarta ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.


Ketua DPW Persatuan Aktivis dan Warga (Pandawa) Nusantara Kalimantan Timur, Hairul Huda mengatakan, kebijakan pemindahan IKN menjadi sebuah solusi terbaik untuk membangun pemerataan ekonomi, terutama di wilayah timur Indonesia.

"Dengan lahirnya pemindahan ibukota akan jadi solusi terbaik agar pemerataan ekonomi Indonesia dapat terwujud," kata Huda dalam acara diskusi daring yang digelar Jakarta Journalist Center (JJC), Sabtu (12/2).

Diakui Huda, pemuda Kaltim merasa bangga dengan rencana pemindahan ibukota ke wilayahnya. Kata dia, dengan pindahnya ibukota, maka masyarakat Kaltim dapat merasakan atmosfer pusat pemerintahan secara langsung.

"Kita optimis dengan hasil pembangunan IKN. Sekarang mari sama-sama kita menatap dan berharap IKN sukses dan dapat menjadi pemerataan pembangunan di Kaltim," jelasnya.

Terkait struktur badan otorita IKN, kata Huda, memang merupakan hak prerogatif Presiden Joko Widodo. Namun, dia berharap ada keterwakilan masyarakat Kaltim di badan otoritaria.

"Jadi jangan sampai ada kepentingan sepihak, karena untuk pendekatan secara kultur harus ada cara kedaerahan yang harus disepakati. Tokoh-tokoh Kaltim punya kemampuan dalam pendekatan itu, sehingga aspirasi masyarakat dapat terwujud," tandasnya dikutip Kantor Berita Politik Rmol, Sabtu (12/2).

Dalam diskusi ini turut hadir sebagai pembicara yakni anggota Komisi X DPR RI asal Kaltim, Hetifah Sjaifudian, guru besar Universitas Pancasila, Prof. Agus Surono, dan Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah, Sunanto.